JAKARTA – Pemerintah memastikan aktivitas penyelenggaraan negara tetap berjalan sebagaimana mestinya setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa dinamika politik tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Syahganda, seluruh aktivitas pemerintahan tetap berlangsung di bawah kendali Presiden Prabowo tanpa perubahan dalam pelaksanaan tugas negara.
“Di tengah dinamika Wakil Presiden yang sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, kami memastikan roda pemerintahan sekarang di bawah komando Pak Presiden Prabowo berjalan normal,” kata Syahganda.
Ia juga memastikan situasi politik yang berkembang tidak memberikan dampak langsung terhadap aktivitas perekonomian nasional.
“Perekonomian saat ini sudah ‘decoupling’. Meski ada situasi riuh politik, perekonomian tidak terganggu. Ini juga bukti kematangan berpolitik bangsa ini,” tegasnya.
Syahganda menambahkan, berbagai agenda prioritas pemerintahan Prabowo tetap dilaksanakan sesuai rencana meskipun terjadi perubahan dinamika di lingkungan pemerintahan pusat.
Sejumlah program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR), dipastikan tidak mengalami pengurangan akibat perkembangan politik tersebut.
Sebagai gambaran, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meresmikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada Rabu (11/11/2026).
“Faktanya program-program pemerintahan Presiden Prabowo kan belum ada yang berkurang sampai sekarang,” tegas Syahganda.
Ia turut memastikan koordinasi antarkementerian dan lembaga negara tetap berjalan intensif untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Seluruh jajaran kementerian dan lembaga disebut tetap bekerja berdasarkan arahan Presiden Prabowo, sehingga pelayanan publik dan program pembangunan tidak terhenti.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan berbagai informasi yang beredar mengenai situasi politik nasional.
Syahganda mengingatkan publik agar tidak mudah mempercayai spekulasi maupun kabar yang belum dipastikan kebenarannya.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan terkini secara transparan dan akurat melalui kanal-kanal resmi negara,” pungkasnya.
Proses Pengunduran Diri Gibran Berlanjut di MPR
Sementara itu, pengunduran diri Gibran memasuki tahapan konstitusional setelah surat resminya diterima pimpinan MPR RI.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Gibran meminta agar dokumen pengunduran dirinya segera diproses oleh lembaga tersebut.
MPR selanjutnya menyiapkan rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk membahas tindak lanjutnya.
Muzani menjelaskan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru melalui mekanisme konstitusional.
Dengan demikian, meskipun surat pengunduran diri telah disampaikan, proses ketatanegaraan untuk mengisi posisi Wakil Presiden masih harus diselesaikan.***
