JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang akan berlangsung pukul 08.30 hingga 12.00 WIB itu disebut akan dihadiri seluruh anggota Komisi III DPR.
“Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir,” kata Habiburokhman, dilansir Antara.
Selain dugaan penyadapan ilegal, Komisi III juga meminta penjelasan terkait rangkaian dugaan pelanggaran lain yang disebut saling berkaitan, mulai dari surveilans ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial, hingga penggalangan massa aksi.
“Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata dia.
Habiburokhman menilai seluruh informasi tersebut perlu didalami secara serius. Menurutnya, apabila terbukti, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang berlaku.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Para tersangka yang merupakan anggota Polri diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha pada periode 2025 hingga 2026.
Dalam perkembangan terbaru, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen AS terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut.
