Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Ahrie Sonta dari keanggotaan Polri. Keputusan tersebut diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan, institusinya tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
“Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota,” kata Johnny di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Johnny, setiap personel Polri wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku. Anggota kepolisian juga tidak diperbolehkan menggunakan kewenangannya di luar aturan.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Ahrie Sonta. Dalam putusannya, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi, yakni sanksi etika dan sanksi administratif.
Untuk sanksi etika, perilaku Ahrie dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sementara itu, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar AS, diputuskan, yang pertama, sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Johnny.
“Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” sambungnya.
Empat Perwira Polri Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan
Ahrie Sonta sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11/2026). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Penyidik juga mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain. Mereka diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas yang sedang diselidiki.
