JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum dari internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Suyudi menyebut tindakan penyadapan terhadap kepala negara sebagai perbuatan serius yang mencederai kepercayaan sekaligus kehormatan bangsa dan institusi kepolisian. Ia menilai tindakan tersebut merupakan ulah segelintir pihak yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan rasa kecewa atas dugaan pengkhianatan terhadap Presiden dan negara.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” ujar Suyudi sebagaimana dilansir Antara.
Menurut Suyudi, terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh justru menghadirkan pelajaran penting bagi kehidupan berbangsa. Ia melihat munculnya dukungan masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kehormatan pemimpin negara dan kedaulatan Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa kewibawaan dan muruah presiden sebagai simbol negara harus dijaga bersama. Karena itu, Polri berkomitmen mengusut perkara tersebut dan menindak setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Suyudi secara khusus menegaskan bahwa kedudukan maupun asal institusi seseorang tidak akan menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegasnya.
Mantan Kapolda Banten tersebut juga menyatakan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan yang mencederai negara. Ia bahkan mengajak elemen pemuda untuk bersama-sama mengawal upaya penegakan hukum.
“Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda, red) harus di belakang saya,” sambung Suyudi.
Selain menyoroti kasus penyadapan, Kapolri mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat memperkuat persatuan, menjaga silaturahmi, serta mendukung konsolidasi nasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Suyudi berharap organisasi dan wadah kepemudaan dapat terus menjadi ruang aspirasi masyarakat sekaligus benteng demokrasi yang kuat.
“Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak ‘PR’ kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid,” pungkasnya.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Keempat tersangka tersebut terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermanto, menjelaskan bahwa tiga tersangka telah menjalani penahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
“Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk tersangka SU belum dapat dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke,” kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026).
Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut telah berlangsung sejak 2025. Dalam perkembangan perkara, Presiden Prabowo juga disebut telah memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026).
Untuk mendalami perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 13 saksi. Mereka terdiri atas saksi ahli di bidang teknologi informasi dan elektronik (ITE), ahli pidana, serta sejumlah anggota kepolisian.
Polri kini menghadapi tuntutan untuk menuntaskan pengusutan perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
