JAKARTA – DPR RI akan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB dengan sejumlah agenda penting, termasuk penyampaian usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan HMP tersebut telah resmi diterima pimpinan DPR dari sejumlah anggota dewan pada Rabu (11/11/2026). Dalam rapat paripurna hari ini, usulan tersebut dijadwalkan untuk dibacakan sebelum memasuki tahap pembahasan lebih lanjut.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Saan menyebut usulan tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan (Rapim) serta rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum diputuskan untuk dibawa ke sidang paripurna.
“Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” kata Saan.
Ia menambahkan, proses lanjutan akan diawali dengan rapat pimpinan sebelum dibahas dalam Bamus untuk menentukan langkah berikutnya.
“Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat,” jelasnya.
Di tengah polemik tersebut, beredar kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pokoknya benar,” ujar Ketum Projo, Budi Arie.
Sebelumnya, Gibran diketahui bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu dibenarkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, sehari sebelumnya.
