JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden (wapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Batas waktu itu berkaitan dengan proses pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming menyatakan berhenti dari jabatannya.
MPR Harus Menetapkan Kekosongan Jabatan
Yusril menjelaskan, proses pergantian wakil presiden terlebih dahulu dimulai dengan rapat internal MPR untuk menetapkan terjadinya kekosongan jabatan.
Setelah keputusan tersebut diambil, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo mengenai kevakuman posisi wakil presiden.
Melalui surat itu, MPR sekaligus meminta Presiden mengajukan dua kandidat beserta dokumen persyaratan yang diperlukan.
Hitungan 14 Hari Dimulai Setelah Surat Diterima
Sebelum pemberitahuan resmi dikirimkan, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan administrasi.
Dengan demikian, tenggat waktu 14 hari bagi Prabowo tidak dihitung sejak Gibran menyatakan berhenti.
Penghitungan baru dimulai setelah Presiden menerima surat resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan tersebut.
“Jadi kapan saja dalam tenggang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka Presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR,” ujarnya.
Yusril menegaskan, 14 hari merupakan batas maksimal sehingga Presiden tidak harus menunggu hingga hari terakhir untuk menyerahkan nama kandidat.
Prabowo Berwenang Menentukan Dua Kandidat
Mengenai sosok yang bakal diusulkan, Yusril menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua kandidat, termasuk mempertimbangkan masukan dari partai-partai politik koalisi pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Jadi Presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Calon Wapres Harus Berasal dari Koalisi Pengusung
Yusril juga menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, dua kandidat wakil presiden harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden.
Pengisian Jabatan Ditargetkan Rampung Desember 2026
Pemerintah berharap seluruh rangkaian proses penggantian wakil presiden dapat diselesaikan sebelum penghujung Desember 2026.
Target tersebut mencakup penetapan kekosongan jabatan, pengajuan dua kandidat oleh Presiden hingga pemilihan melalui sidang MPR.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” pungkasnya.
Dengan demikian, tahapan berikutnya akan bergantung pada keputusan MPR dan langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua kandidat pengganti Gibran.***
