JAKARTA — Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menemukan sejumlah persoalan strategis di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Persoalan tersebut mencakup penyelarasan garis batas Indonesia-Malaysia hingga percepatan operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Temuan itu diperoleh Maruli saat meninjau langsung sejumlah titik di kawasan perbatasan RI-Malaysia, Rabu (11/11/2026). Peninjauan dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus melihat kebutuhan penanganan kawasan perbatasan, baik dari aspek pengelolaan wilayah maupun kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah lokasi yang dikunjungi meliputi Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning, patok batas negara Indonesia-Malaysia, PLBN Sebatik, pelabuhan laut, hingga Dermaga Sei Pancang. Maruli juga melihat langsung lahan yang terdampak Outstanding Boundary Problems (OBP) atau persoalan batas negara yang belum terselesaikan.
Menurut Maruli, kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di wilayah perbatasan. Sebab, tugas BNPPDT tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan batas wilayah negara, tetapi juga mencakup pengelolaan daerah terpencil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujar Maruli.
Ia menegaskan, penguatan pertahanan wilayah perbatasan tidak bisa dipisahkan dari perhatian pemerintah terhadap kehidupan masyarakat setempat. Kesejahteraan warga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.
“Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah,” katanya.
Dari hasil peninjauan sementara, Maruli menilai sejumlah persoalan di Sebatik sebenarnya dapat ditangani melalui koordinasi antarlembaga pemerintah. Ia berharap proses penyelesaiannya sudah bisa mulai berjalan pada awal 2027.
“Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan,” ungkapnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyelarasan garis batas negara Indonesia-Malaysia. Maruli menyebut hubungan dan komunikasi kedua negara sejauh ini berjalan baik. Namun, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penyesuaian karena garis batas tersebut telah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu.
“Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan batas negara tidak bisa dilakukan hanya melalui koordinasi administratif. Diperlukan verifikasi langsung di lapangan serta keterlibatan kementerian dan lembaga terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting agar setiap persoalan perbatasan dapat ditangani secara tepat. Terlebih, penyelarasan garis batas menyangkut kejelasan wilayah negara yang membutuhkan kesepahaman antara Indonesia dan Malaysia.
Selain persoalan batas wilayah, percepatan operasionalisasi PLBN Sebatik juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Maruli mengatakan, proses pengoperasian pos lintas batas itu masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut antarkementerian.
Ia berharap kebijakan Presiden dapat memperkuat koordinasi pemerintah sehingga berbagai tahapan yang diperlukan untuk mengoperasikan PLBN Sebatik bisa segera dituntaskan.
“Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik,” ujarnya.
Peninjauan ke Sebatik merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Maruli ke sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Sebelum ke Kalimantan Utara, ia telah mengunjungi Miangas, Pulau Rote, dan Krayan. Agenda berikutnya dijadwalkan berlanjut ke Pulau Laut dan Sabang.
Dalam kunjungan tersebut, Maruli didampingi Plh. Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw.
Turut mendampingi Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.
Melalui peninjauan langsung tersebut, BNPPDT berupaya memetakan persoalan yang masih dihadapi kawasan perbatasan Sebatik. Penanganannya diharapkan tidak hanya memperjelas pengelolaan batas negara, tetapi juga mempercepat pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.
