JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus penyadapan ilegal, akses tanpa izin (illegal access), dan penghilangan data elektronik.
Desakan tersebut muncul karena Komisi III menilai rangkaian tindakan itu memiliki unsur makar sehingga harus ditangani secara serius melalui penegakan hukum.
Sikap tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, kepolisian perlu mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap seluruh tersangka dalam perkara tersebut.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyampaikan apresiasi atas langkah kepolisian yang telah mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan dan manipulasi data elektronik tersebut.
Meski demikian, Komisi III meminta penyidik tidak hanya berfokus pada para tersangka yang sudah terungkap.
Polri didorong menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat, termasuk mendalami rangkaian peristiwa di balik dugaan kejahatan tersebut.
Komisi III juga mengingatkan agar seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan perkara harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.
Melalui kesimpulan rapat tersebut, DPR menegaskan dukungannya terhadap pengungkapan kasus sekaligus meminta Polri memperluas penyelidikan untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.***
