JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penjelasan terkait kontrak jasa komunikasi dan publikasi dengan perusahaan milik Raffi Ahmad yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap alokasi anggaran sejumlah kementerian untuk menggunakan jasa PT Rans Animasi Indonesia.
Melalui keterangan resmi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, KKP menyatakan publikasi merupakan bagian penting dari tugas pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, serta hasil kinerja kepada masyarakat.
Melalui rilis resmi, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP dikutip Rabu (11/11/2026) KKP menilai komunikasi publik diperlukan agar berbagai program pemerintah dapat diketahui dan dipahami masyarakat secara luas.
Strategi Komunikasi Tidak Hanya Andalkan Influencer
KKP menegaskan bahwa strategi penyebaran informasi tidak bertumpu pada figur publik atau influencer semata.
Kementerian tersebut menggunakan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media cetak, televisi, media digital, hingga platform komunikasi lainnya.
Pendekatan multiplatform dipilih untuk memperbesar jangkauan penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah.
Dalam menentukan mitra publikasi, KKP mengaku menggunakan sejumlah pertimbangan yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi.
“Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia,” ungkap KKP.
Pertimbangan tersebut dikaitkan dengan cakupan program KKP yang berskala nasional sehingga informasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat dari berbagai daerah.
KKP Sebut Influencer Memiliki Karakteristik Berbeda
KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilaksanakan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan sejumlah kreator konten dinilai dapat memperluas jangkauan informasi karena setiap influencer memiliki karakteristik pengikut yang berbeda.
“Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi,” lanjutnya.
Menurut KKP, keterlibatan artis dan influencer menjadi salah satu pendekatan untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan serta program prioritas pemerintah dengan cara yang lebih dekat kepada masyarakat.
Meski demikian, kementerian tersebut menyatakan tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi.
KKP menilai kritik dan tanggapan publik penting untuk memperbaiki pengelolaan komunikasi pemerintah agar penggunaan anggaran publikasi semakin efektif dan tepat sasaran.
ICW Temukan Anggaran Rp14,69 Miliar
Sorotan terhadap kerja sama pemerintah dengan perusahaan Raffi Ahmad bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Organisasi pemantau korupsi tersebut mengungkap adanya alokasi anggaran dari dua kementerian dengan total mencapai Rp14.696.955.002 untuk menggunakan jasa PT Rans Animasi Indonesia.
Dari sejumlah temuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu instansi dengan alokasi anggaran terbesar.
ICW mencatat terdapat anggaran Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer dalam program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna.
Selain itu, terdapat pula alokasi senilai Rp3,6 miliar dengan keterangan pekerjaan influencer engagement untuk pembangunan BINS.
Kedua pos anggaran tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan jasa perusahaan milik figur publik untuk mendukung komunikasi program pemerintah.
Temuan ICW tersebut kemudian memunculkan perhatian masyarakat mengenai pertimbangan pemilihan penyedia jasa, besaran kontrak, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.
Penjelasan KKP menjadi bagian dari respons atas sorotan tersebut, sementara evaluasi terhadap transparansi dan akuntabilitas belanja komunikasi publik tetap menjadi perhatian.***
