JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi dua pilihan dalam polemik keabsahan dokumen pendidikannya, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudding sebagai tanggapan atas rencana Gibran mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA yang menjadi sorotan.
Menurut Sudding, persoalan hukum mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran telah memperoleh putusan pengadilan yang dinilainya tidak lagi membuka ruang untuk mengulang perkara dengan objek yang sama.
Anggota Komisi III DPR RI itu berpandangan putusan Mahkamah Agung (MA) harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
Ia bahkan menilai putusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Keputusan itu harus ditaati. Ditaati apakah secara sukarela atau dieksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres,” katanya, Rabu (11/11).
Sudding Soroti Rencana Gugatan Gibran ke PTUN
Sudding juga mempertanyakan langkah hukum yang hendak ditempuh Gibran melalui PTUN setelah muncul putusan pengadilan terkait dokumen penyetaraan ijazahnya.
Ia mengingatkan adanya prinsip ne bis in idem dalam hukum yang pada dasarnya melarang pemeriksaan ulang terhadap perkara yang sama apabila telah diputus secara berkekuatan hukum tetap, sepanjang persyaratannya terpenuhi.
Atas dasar itu, Sudding berpendapat upaya menggugat kembali persoalan tersebut berpotensi menghadapi persoalan hukum karena menyangkut objek perkara yang telah diperiksa sebelumnya.
“Ya, bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima,” katanya.
Dua Opsi yang Disebut Sudding untuk Gibran
Sudding kemudian menegaskan bahwa menurut pandangannya, hanya tersedia dua kemungkinan bagi Gibran dalam menghadapi polemik tersebut.
Pilihan pertama adalah mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan Wakil Presiden, sedangkan pilihan kedua ialah pemberhentian melalui prosedur ketatanegaraan.
Ia menyebut DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses politik yang berpotensi mengarah pada pemberhentian Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusi.
“Hanya dua pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat,” kata dia.
Mekanisme Pemberhentian Wakil Presiden
Pernyataan Sudding turut membawa perhatian pada Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden selama masa jabatannya.
Namun, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan pernyataan atau penilaian politik seorang anggota parlemen.
Konstitusi mengatur proses pemberhentian melalui tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, polemik dokumen pendidikan Gibran masih perlu dibedakan antara pernyataan politik, penilaian terhadap putusan pengadilan, dan proses hukum konstitusional yang berlaku.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah hukum yang ditempuh pihak Gibran serta bagaimana lembaga negara terkait menyikapi persoalan tersebut.***
