JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap lima modus yang digunakan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret personel Polri. Keterangan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Menurut Kapolri, penyadapan dilakukan berdasarkan perintah langsung dari Jenderal LSP yang disampaikan secara lisan tanpa dilengkapi surat perintah penyidikan. Perintah itu diteruskan secara berjenjang kepada SU, EH, dan AS.
“Ada lima modus operandi penyadapan ini, pertama yakni modus perintah penyidapan,” ujar Kapolri Suyudi.
Kapolri menjelaskan, Jenderal LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan melalui komunikasi lisan maupun pesan WhatsApp kepada AS selaku Kabag PON, sekaligus menerima hasil akhir penyadapan.
“Jenderal LSP berikan perintah dan target secara lisan atau melalui WA ke Kabag PON AS serta menjadi penerima hasil akhir penyadapan,” ujarnya.
Modus kedua adalah provisioning, yakni memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa proses verifikasi dan penyaringan terkait keterkaitannya dengan suatu perkara. Modus ketiga berupa pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PLX, di mana petugas mendengarkan, mengeksplorasi, dan membuat transkrip hasil penyadapan.
Sementara modus keempat dilakukan melalui pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang dari Kabag PON hingga kepada Jenderal LSP. Adapun modus kelima adalah penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX yang disebut dilakukan atas perintah AS.
Kapolri mengungkapkan perkara tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Saat itu, AS yang menjabat sebagai pelaksana tugas Kabag PON diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon secara lisan berdasarkan instruksi pimpinan.
Kasus ini mulai terungkap setelah pada Oktober 2026 AS disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan dalam aktivitas penyadapan serta menghapus data hasil penyadapan dari sistem.
“Pelapor lalu curiga, dan pada Oktober 2026 dilaporkan SPKT Polri dan ditangani siber Polri,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut target penyadapan mencakup Presiden RI, pejabat di lingkungan Istana, Kapolda, pimpinan KPK, tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan media. Informasi tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan yang sedang berjalan.
