JAKARTA — Akses masyarakat terhadap informasi kepadatan lalu lintas, kondisi jalan, hingga estimasi tarif perjalanan menjadi perhatian dalam uji keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP). Hal ini menyangkut kebutuhan pengguna jalan tol yang setiap hari mencapai sekitar 3,6 juta kendaraan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11). Dalam forum itu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk memaparkan mekanisme pengelolaan data lalu lintas serta penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
Besarnya volume kendaraan membuat informasi kondisi jalan tol menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengguna jalan. Terlebih, jaringan tol yang dikelola perusahaan mencakup 36 ruas sepanjang 1.318 kilometer dari total konsesi 1.736 kilometer.
Untuk memantau pergerakan kendaraan dan kondisi jalan, pengelolaan data dilakukan melalui pusat kendali lalu lintas Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC). Sistem tersebut didukung lebih dari 3.500 kamera pengawas (CCTV), perangkat pemantauan lapangan, serta teknologi Intelligent Transportation System (ITS).
Data yang dihimpun dari berbagai perangkat kemudian diolah menjadi informasi kondisi lalu lintas secara waktu nyata (real-time). Selain digunakan untuk mendukung pemantauan dan penanganan gangguan operasional, informasi tersebut juga disampaikan kepada masyarakat melalui sejumlah saluran.
Pengguna jalan dapat mengakses informasi kepadatan lalu lintas, estimasi tarif tol, dan lokasi tempat istirahat (rest area) melalui aplikasi Travoy, layanan Call Center 133, situs resmi perusahaan, portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta media sosial. Saluran tersebut juga dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan maupun meminta bantuan dalam kondisi darurat.
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, mengatakan keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sebagai badan publik, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berkomitmen mewujudkan Jasa Marga sebagai badan publik yang terpercaya melalui tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi digital. Komitmen ini tidak hanya kami wujudkan melalui pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga dengan membangun budaya keterbukaan di seluruh lini perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Rivan dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).
Keterbukaan informasi yang dipaparkan dalam forum tersebut tidak terbatas pada data lalu lintas. Mekanisme penyediaan dokumen publik juga menjadi bagian dari evaluasi, termasuk pengaturan informasi yang dapat diakses masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Penyediaan informasi dilakukan melalui mekanisme keterbukaan proaktif (proactive disclosure) dengan tiga klasifikasi, yakni informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Pembagian ini menjadi dasar dalam mengatur jenis informasi yang disampaikan kepada publik.
Rivan menilai keterbukaan informasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi penyelenggaraan pelayanan jalan tol. Dengan demikian, transparansi tidak berhenti pada ketersediaan data, tetapi juga berkaitan dengan perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan.
“Keterbukaan informasi publik bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi. Karena itu, fokus kami bukan hanya menyediakan akses dan membuka informasi, melainkan memastikan keterbukaan informasi tersebut mendorong perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh publik,” ujarnya.
Dalam Monev KIP 2025, Jasa Marga memperoleh skor 98,92 dengan kualifikasi Informatif. Capaian tersebut menempatkannya di posisi teratas kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terbuka atau Tbk dan peringkat ketiga dari 39 BUMN yang meraih predikat serupa.
Predikat Informatif tersebut telah dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut sejak 2023. Sementara dalam evaluasi tahun ini, penyediaan informasi lalu lintas dan tata kelola akses informasi publik kembali menjadi aspek yang dipaparkan di hadapan tim penilai Komisi Informasi Pusat.
