JAKARTA – Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp173,2 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Oktober 2026.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dari sisi pelaksanaan, program MBG telah menjangkau 58,2 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Besarnya anggaran yang terserap menunjukkan skala pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional yang terus diperluas ke berbagai wilayah Indonesia.
Suahasil juga menyoroti pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, manajemen baru BGN yang mulai bertugas sejak Juli 2026 telah menjalankan sejumlah langkah perbaikan dalam pengelolaan program.
Pembenahan tersebut mencakup penguatan pengawasan operasional SPPG, evaluasi terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta peningkatan akurasi data penerima bantuan.
Pemerintah juga mendorong pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan bantuan makanan bergizi diterima kelompok masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran program.
Perluasan Dapur MBG di Wilayah 3T
Selain memperbaiki pengawasan, BGN memperluas jangkauan layanan MBG ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan untuk memperkuat pelayanan di kawasan 3T serta daerah yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pemenuhan gizi, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian dalam pembenahan program MBG untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kelayakan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menguji penerapan sistem prasmanan di sekolah sebagai alternatif mekanisme penyajian makanan.
BGN juga mendorong keterlibatan pemasok bahan pangan dan tenaga kerja dari daerah setempat untuk memperkuat rantai pasok program.
Pemanfaatan potensi lokal tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi tambahan bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan operasional dapur MBG.
Koperasi Merah Putih Ikut Salurkan Barang Subsidi
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil turut memaparkan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Pemerintah menempatkan koperasi tersebut sebagai salah satu saluran distribusi untuk mendekatkan barang bersubsidi kepada masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026, KDMP mulai dilibatkan dalam penyaluran sejumlah komoditas bersubsidi dan penyerapan hasil produksi desa.
Produk yang dapat disalurkan melalui jaringan koperasi meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, hingga Minyakita.
Keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memperpendek jalur distribusi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pokok.
Sejumlah gerai KDMP juga dilaporkan mulai beroperasi di berbagai daerah seiring dengan berlangsungnya pembangunan fasilitas koperasi.
Kemenkeu Siapkan Pembayaran Pembangunan KDMP
Terkait pembiayaan, Suahasil menjelaskan bahwa anggaran pembangunan KDMP telah disediakan sejak penyusunan APBN 2026.
Namun, pencairan dana tidak dilakukan secara otomatis karena harus menunggu penyelesaian seluruh tahapan pembangunan dan pemeriksaan administrasi.
Kementerian Keuangan akan membayar biaya pembangunan secara bertahap setelah gerai dinyatakan selesai, diverifikasi, dan divalidasi.
Pembayaran juga harus didasarkan pada tagihan resmi yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Suahasil memastikan anggaran pemerintah telah tersedia dan siap digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pembangunan koperasi.
“Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini, telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan sebagai pembayaran. Saat ini uangnya kita taruh di Bank Himbara karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN,” kata Suahasil.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah memastikan pembayaran pembangunan KDMP mengikuti progres fisik dan hasil verifikasi sebelum dana APBN disalurkan kepada pihak terkait.***
