JAKARTA —Sebanyak 35.000 aspirasi yang masuk ke DPD RI melalui aplikasi Lapor Senator belum dipastikan keabsahan identitas pengirimnya. Untuk mengatasi persoalan itu, DPD RI menyiapkan integrasi dengan basis data kependudukan Kemendagri.
Rencana integrasi itu dibahas Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan. Integrasi ini diharapkan memungkinkan DPD RI memeriksa kesesuaian identitas masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui aplikasi Lapor Senator.
Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI, Hartawan, mengatakan aplikasi tersebut telah menerima sekitar 35.000 aspirasi. Namun, hingga kini pengelola belum dapat memastikan apakah identitas seluruh pengirim sesuai dengan data kependudukan resmi.
“Saat ini DPD RI menerima sekitar 35.000 aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor Senator. Masalahnya, penyampai aspirasi tersebut belum dapat terverifikasi secara pasti apakah benar warga yang bersangkutan,” kata Hartawan.
Karena itu, koneksi dengan sistem Dukcapil dinilai penting untuk memperkuat proses pemeriksaan identitas. Melalui integrasi tersebut, verifikasi dapat dilakukan sejak masyarakat mendaftar hingga menyampaikan aspirasi.
Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah penggunaan identitas palsu atau data kependudukan yang tidak sesuai. Dengan demikian, setiap aspirasi yang masuk memiliki kejelasan identitas pengirim.
Akses Data Kependudukan Harus Penuhi Persyaratan
Meski demikian, integrasi tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi ketentuan pemanfaatan data kependudukan. Ditjen Dukcapil mensyaratkan kelengkapan administrasi dan kesiapan sistem keamanan informasi sebelum memberikan akses kepada lembaga lain.
Wakil Ketua Tim Kerja Layanan Administrasi Data Kependudukan Bidang Kerja Sama Kementerian/Lembaga dan Perbankan Ditjen Dukcapil, Gede Gusta Ardiyasa, mengatakan rencana kerja sama tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2023.
“Syarat utama PKS pemanfaatan data kependudukan meliputi surat permohonan, nota kesepahaman, dan kepemilikan Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI,” ujarnya.
Selain dokumen administrasi, kesiapan sistem keamanan menjadi aspek penting dalam kerja sama tersebut. Hal ini untuk memastikan pertukaran dan pemanfaatan data kependudukan berlangsung sesuai standar perlindungan informasi.
Gede Gusta juga mengapresiasi kesiapan infrastruktur keamanan digital DPD RI. Lembaga tersebut telah menyelesaikan tahapan sertifikasi ISO 27001 sebagai standar internasional sistem manajemen keamanan informasi.
Sertifikat ISO 27001 itu dijadwalkan diluncurkan pada 25 November 2026. Sertifikasi tersebut menjadi salah satu modal bagi DPD RI untuk memenuhi persyaratan kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
Lima Opsi Integrasi Lapor Senator
Dalam pembahasan teknis, DPD RI dan Ditjen Dukcapil mengidentifikasi lima alternatif integrasi aplikasi Lapor Senator dengan sistem kependudukan nasional.
Opsi pertama melalui Web Service dengan cakupan delapan elemen data kependudukan. Kedua, akses penelusuran melalui Web Portal yang menyediakan 15 elemen data.
Ketiga, pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah atau face recognition dengan metode pencocokan satu banding satu (1:1). Keempat, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kelima, pemanfaatan perangkat pembaca kartu atau card reader KTP elektronik.
Kelima alternatif tersebut akan dikaji lebih lanjut dan dituangkan dalam draf telaah untuk diajukan kepada Tim Verifikator Kemendagri. Penentuan skema integrasi akan disesuaikan dengan ketentuan serta persyaratan teknis pemanfaatan data kependudukan.
Sebagai tindak lanjut, Setjen DPD RI dan Setjen Kemendagri dijadwalkan membahas Nota Kesepahaman yang mengatur pelaksanaan integrasi sistem. Penandatanganan kerja sama direncanakan berlangsung bersamaan dengan peresmian sertifikasi ISO 27001 pada 25 November 2026.
Direktur Identifikasi Penduduk dan Kelahiran (IDKN) Ditjen Dukcapil, Irvan Amirullah, mengingatkan agar seluruh tahapan kerja sama tetap mengikuti ketentuan hukum, baik dalam pemenuhan administrasi maupun pengujian teknis.
Ia juga meminta tim teknis Dukcapil mengawal proses integrasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati.
Melalui kerja sama ini, DPD RI berharap verifikasi identitas pengirim aspirasi di aplikasi Lapor Senator dapat dilakukan secara lebih akurat. Integrasi dengan data Dukcapil diharapkan memperkuat keabsahan laporan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aspirasi masyarakat.
