SULSEL – Ditjen Dukcapil Kemendagri mendorong aparatur Disdukcapil di Sulawesi Selatan mengubah pola pikir dan budaya kerja untuk mempercepat transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan.
Sekretaris Ditjen Dukcapil Dian Andy Permana mengatakan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak bisa diukur hanya dari tersedianya aplikasi, perangkat, maupun infrastruktur teknologi. Perubahan mendasar justru harus dimulai dari kesiapan aparatur dalam menyesuaikan cara kerja dengan tuntutan pelayanan yang semakin modern.
“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi, memperbarui perangkat, membangun infrastruktur, atau mengembangkan sistem informasi, tetapi harus diikuti dengan perubahan cara berpikir, budaya kerja, tata kelola organisasi, serta kompetensi aparatur,” katanya kepada wartawan.
Menurut dia, teknologi yang semakin canggih tidak akan banyak membantu apabila birokrasi masih mempertahankan pola kerja lama. Karena itu, pembenahan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam mempercepat modernisasi layanan administrasi kependudukan.
Dian juga menyoroti pentingnya peran sekretaris dinas dalam memastikan perubahan tersebut berjalan di tingkat daerah. Posisi sekretaris dinas dinilai strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksanaan pelayanan di daerah.
“Peran strategis seorang sekretaris dinas sangat krusial dalam memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan eksekusi di lapangan berjalan tanpa hambatan teknis maupun psikologis,” ujarnya.
Selain pembenahan di tingkat manajerial, Ditjen Dukcapil meminta peningkatan kualitas petugas pelayanan langsung atau *front liner*. Mereka dinilai memiliki peran penting karena menjadi pihak yang paling sering berhadapan dengan masyarakat sekaligus merepresentasikan kualitas institusi Dukcapil.
Dian mengingatkan agar petugas tidak sekadar menjalankan rutinitas pelayanan. Aparatur di lini terdepan harus mampu memberikan layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
“Peran front liner tidak boleh hanya sekadar memberikan pelayanan yang business as usual, melainkan harus aktif berperan dalam mewujudkan Dukcapil PRIMA,” katanya.
Untuk mendorong perubahan tersebut, pelatihan di Makassar tidak hanya berisi pembahasan teknis dan regulasi administrasi kependudukan. Ditjen Dukcapil turut menggandeng lembaga pengembangan kepribadian dan profesionalisme John Robert Power untuk memperkuat kemampuan personal dan profesional para aparatur.
Materi yang diberikan mencakup pembentukan karakter, komunikasi efektif, pelayanan prima (service excellence), hingga pengembangan citra diri profesional (personal branding).
Penguatan kompetensi tersebut diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, membangun pola pikir digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, meningkatkan kualitas komunikasi dalam pelayanan, baik secara langsung maupun melalui kanal daring. Ketiga, memperkuat efisiensi tata kelola organisasi yang mengelola basis data kependudukan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Jayadi mengatakan peningkatan kualitas SDM harus berjalan seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut dia, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga terus berkembang. Warga kini mengharapkan layanan pemerintah memiliki standar kecepatan dan kemudahan yang tidak jauh berbeda dari pelayanan sektor swasta.
“Masyarakat kita hari ini menuntut standar pelayanan yang setara dengan sektor swasta: cepat, transparan, solutif, dan humanis. Pelatihan ini adalah jawaban konkret untuk mengubah stigma pelayanan publik yang kerap dinilai kaku,” tutur Jayadi.
Ia menilai perubahan kualitas pelayanan membutuhkan aparatur yang tidak hanya memahami sistem dan prosedur, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan baik serta memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Melalui pelatihan tersebut, Ditjen Dukcapil mendorong seluruh jajaran Disdukcapil kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memperkuat kesiapan organisasi dan kompetensi aparatur dalam menghadapi transformasi layanan digital.
Pembenahan itu diharapkan membuat tata kelola administrasi kependudukan di Sulsel semakin modern, inklusif, dan responsif. Dengan demikian, digitalisasi tidak berhenti pada pembaruan sistem, tetapi juga diikuti perubahan nyata dalam cara aparatur memberikan pelayanan kepada masyarakat.
