JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memperjelas ketentuan penyetaraan ijazah melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut evaluasi polemik pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka oleh Kemendikdasmen.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai persoalan tersebut memperlihatkan masih adanya ketidakjelasan aturan dan perbedaan penafsiran di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan.
“Oleh sebab itu, kejadian yang kemarin menjadi bahan evaluasi kepada kita semua, seluruh pemangku kepentingan, termasuk kami di Komisi X DPR.”
“Bahwa kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut Lalu, ketentuan penyetaraan ijazah perlu memiliki landasan hukum yang tegas agar proses administrasi pendidikan tidak menimbulkan persoalan serupa.
“Di satu sisi itu menjadi pelajaran bagi kita semua, di sisi lain kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam bab di dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat,” jelas dia.
Berlaku untuk Pelajar Indonesia di Luar Negeri
Rencana pembaruan regulasi tersebut tidak hanya ditujukan bagi lulusan sekolah umum dari luar negeri.
DPR juga ingin memastikan santri dan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai negara memperoleh kepastian ketika kembali melanjutkan sekolah di Tanah Air.
“Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala,” katanya.
Lalu menyebut perbedaan sistem pendidikan antarnegara menjadi salah satu tantangan dalam menentukan persyaratan penyetaraan ijazah.
Karena itu, DPR belum memastikan apakah dokumen kehadiran atau attendance dapat digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan keterangan penyetaraan.
“Ya nanti tentu secara teknis pasti kami akan diskusikan. Kami akan mengundang para pakar, kemudian para ahli tentunya di dalam membahas persoalan ini, karena memang ini enggak mudah,” jelasnya.
Soroti Perbedaan Sistem Pendidikan Antarnegara
Lalu mencontohkan lulusan lembaga pendidikan di Singapura, Mesir, dan Arab Saudi yang kerap menghadapi persoalan administratif ketika kembali ke Indonesia.
“Itu baru Singapura, belum lagi kita berbicara Mesir, belum lagi kita berbicara Arab Saudi, karena memang banyak anak-anak Indonesia yang menimba ilmu di sana, tetapi ketika pulang ini selalu jadi persoalan,” ungkapnya.
Selain perbedaan kurikulum dan sistem pendidikan, Komisi X DPR juga menemukan ketidakseragaman penggunaan istilah dokumen penyetaraan.
Dokumen tersebut memiliki penyebutan berbeda, mulai dari surat keterangan hingga surat keputusan, dengan persyaratan penerbitan yang belum sepenuhnya seragam.
Teknis Penyetaraan Akan Diatur Lebih Lanjut
Komisi X DPR ingin memasukkan ketentuan pokok penyetaraan ijazah secara tegas dalam revisi UU Sisdiknas.
Sementara itu, mekanisme pelaksanaan dan persyaratan administratif akan diperinci melalui peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.
“Sehingga kami nanti di revisi Undang-Undang Sisdiknas itu tentu akan dengan tegas sebagai payung hukumnya, maka nanti di turunan di bawahnya, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya itu secara teknis akan diatur,” kata dia.
Melalui pembaruan tersebut, DPR berharap proses pengakuan pendidikan dari luar negeri memiliki standar yang lebih jelas, konsisten, dan memberikan kepastian bagi seluruh pelajar Indonesia.***
