BANYUWANGI – Sekolah Rakyat (SR) didorong tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan vokasi dan pemahaman ekonomi kerakyatan agar mampu menciptakan peluang ekonomi sejak dini.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).
Ina menilai, pengembangan kurikulum perlu diarahkan agar siswa mampu mengenali potensi ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya dan mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai jual.
“Kurikulumnya saya mohon diperlebar untuk dapat memahami ekonomi kerakyatan yang ada di sekitarnya.”
“Dengan kreativitas, siswa dapat menciptakan produk bernilai ekonomi yang pada akhirnya bisa membantu keluarganya dan masyarakat sekitar,” ujar Ina seperti dilansir Parlementaria.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi praktik pembelajaran siswa yang memanfaatkan limbah menjadi barang bernilai guna sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar melatih kreativitas, melainkan juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan dan membangun jiwa kewirausahaan peserta didik.
“Kegiatannya luar biasa, anak-anak antusias menjalankan tugas dengan mengembangkan limbah menjadi ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah.”
“Ke depan, limbah rumah tangga maupun limbah lingkungan di sekitar dapat terus dipilah dan diimplementasikan proses daur ulangnya secara tepat guna oleh anak-anak,” tambahnya.
Kurikulum Vokasi dan Pendidikan Karakter
Kepala SMA SRT 1 Banyuwangi, Citra Maharani, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat menggunakan pendekatan menyeluruh dengan menggabungkan kurikulum Merdeka Belajar, pendidikan karakter, serta pembekalan keterampilan vokasi.
Kombinasi tersebut dirancang untuk membangun kemampuan akademik sekaligus mempersiapkan siswa agar memiliki bekal keterampilan ketika memasuki dunia kerja.
Namun, pelaksanaan sistem pendidikan tersebut masih menghadapi persoalan karena Learning Management System (LMS) terpusat belum tersedia.
Padahal, platform pembelajaran digital itu dibutuhkan untuk menunjang sistem Multi Entry Multi Exit (MEME), yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memulai pendidikan tanpa harus menunggu pergantian tahun ajaran.
“Kami menganut sistem MEME, di mana siswa bisa masuk kapan saja, mirip dengan sistem SKS.”
“Jika ada LMS yang berbasis modul, anak yang daya tangkapnya cepat bahkan bisa menyelesaikan pendidikan dalam dua tahun.”
“Sayangnya, LMS ini belum turun sehingga kami saat ini masih menyiasati penambahan materi secara mandiri pada pagi dan sore hari,” jelas Citra.
LMS Dinilai Penting untuk Percepatan Belajar
Menanggapi persoalan tersebut, Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya dukungan sistem pembelajaran terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Keberadaan LMS berbasis modul digital diharapkan memungkinkan materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik.
Sistem tersebut juga berpotensi mendukung penerapan pola belajar yang lebih fleksibel, mempercepat pencapaian akademik, serta memperkuat penguasaan keterampilan vokasi.
Dengan pengembangan kurikulum yang menghubungkan pendidikan, kreativitas, dan ekonomi kerakyatan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi mandiri yang dapat mengembangkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.***
