JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengoperasikan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut, termasuk daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Perluasan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar manfaat MBG dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, hingga 31 Oktober 2026, program MBG telah menjangkau 58,2 juta masyarakat. Pelaksanaannya didukung oleh 27.285 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.
Suahasil menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Menurut Suahasil, perluasan jangkauan MBG juga diiringi pembenahan tata kelola oleh jajaran manajemen baru BGN sejak Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan program berjalan sesuai sasaran.
“Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” kata Suahasil.
Pembenahan dilakukan melalui penataan pengelolaan SPPG dan penguatan pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas di lapangan.
BGN juga meningkatkan verifikasi langsung untuk memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi dan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan langkah tersebut, penyaluran makanan bergizi diharapkan semakin tepat sasaran.
Selain memperluas jangkauan ke daerah 3T, BGN turut memperhatikan kualitas pelayanan di setiap dapur MBG. Salah satu inovasi yang mulai diuji coba adalah metode penyajian makanan dengan sistem prasmanan di lingkungan sekolah.
Uji coba tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan, dengan tetap memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan pangan.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. BGN mendorong pemanfaatan bahan pangan dari rantai pasok lokal serta melibatkan sumber daya manusia setempat dalam operasional SPPG.
Keterlibatan masyarakat di sekitar dapur diharapkan dapat membuka peluang ekonomi sekaligus mendukung keberlangsungan penyediaan bahan pangan untuk program tersebut.
Dengan perluasan layanan, penguatan pengawasan, dan pembenahan tata kelola, pemerintah berharap MBG dapat terus menjangkau lebih banyak masyarakat. Kehadiran 1.500 SPPG di wilayah 3T menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pemenuhan gizi hingga ke berbagai pelosok Indonesia.
