JAKARTA – Komisi III DPR RI mulai memasuki tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan pada Senin (16/11/2026), dengan meminta pandangan Polri sebagai salah satu bahan penyusunan regulasi.
Langkah awal tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri.
Agenda pertemuan difokuskan pada penghimpunan masukan mengenai substansi RUU Penyadapan, terutama dari perspektif kepolisian.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membenarkan bahwa pembahasan regulasi tersebut mulai dilakukan pada hari ini.
“Ya (mulai dibahas hari ini),” kata Habiburokhman, Senin (16/11/2026).
Berdasarkan agenda rapat, kehadiran Kabaintelkam Polri menjadi bagian dari upaya DPR menghimpun pandangan lembaga penegak hukum dan keamanan.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan penyadapan yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum.
Dimulainya pembahasan RUU Penyadapan menandai langkah DPR dalam menindaklanjuti agenda pembentukan aturan mengenai kewenangan penyadapan.
Keterlibatan Polri dalam rapat awal menjadi salah satu tahapan untuk memperoleh masukan dari institusi yang memiliki fungsi penegakan hukum dan keamanan.
Namun, substansi akhir regulasi tersebut masih harus melalui pembahasan lebih lanjut sebelum dapat disepakati menjadi undang-undang.
Perhatian publik terhadap RUU Penyadapan juga berkaitan dengan pentingnya pengaturan kewenangan penyadapan agar pelaksanaannya memiliki landasan hukum dan tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat.***