JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan bagi petani jagung melalui kewajiban Perum Bulog menyerap hasil panen ketika harga pasar mengalami penurunan hingga berpotensi merugikan produsen.
Kebijakan ini menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp6.400 per kilogram untuk komoditas berkadar air 14 persen di gudang Bulog.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga keseimbangan harga jagung agar petani memperoleh pendapatan layak tanpa membebani peternak yang membutuhkan bahan baku pakan.
Harga Jagung Petani Dapat Perlindungan Pemerintah
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan, menegaskan Bulog harus hadir ketika harga jagung di pasaran jatuh di bawah ketentuan pemerintah.
Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi instrumen perlindungan agar petani tetap memperoleh keuntungan dan memiliki motivasi meningkatkan produksi.
“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi.”
“Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau,” ujar Brigjen Pol. Hermawan, Minggu 15 November 2026.
Ketentuan harga pembelian tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 10 November 2026.
Pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan harga berdasarkan tingkat kadar air dan lokasi transaksi untuk menjaga keseimbangan rantai pasok jagung nasional.
Rincian HPP dan Harga Acuan Jagung 2026
Ketentuan harga jagung tercantum dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026. HPP jagung pipilan kering berkadar air 14 persen ditetapkan Rp6.400 per kilogram di gudang Bulog.
Sementara itu, pembelian jagung berkadar air 18 hingga 20 persen ditetapkan Rp5.500 per kilogram di tingkat petani. Adapun harga acuan jagung pipilan kering berkadar air 15 persen di tingkat peternak sebesar Rp5.800 per kilogram.
Hermawan menjelaskan HPP merupakan batas bawah pembelian pemerintah, bukan batas maksimal harga yang boleh diterima petani.
Artinya, petani tetap memiliki kebebasan menjual hasil panennya dengan harga lebih tinggi apabila kondisi pasar sedang memberikan keuntungan.
“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan,” katanya.
Ditargetkan Serap Satu Juta Ton Jagung
Kewajiban pembelian jagung tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 mengenai penguatan penyerapan hasil produksi dalam negeri.
Melalui penugasan tersebut, Bulog harus menyerap sedikitnya satu juta ton jagung produksi petani sepanjang 2026.
Hasil penyerapan selanjutnya disimpan sebagai Cadangan Jagung Pemerintah untuk menjaga ketersediaan komoditas strategis nasional.
Cadangan tersebut juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri peternakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.
Pada Oktober 2026, pemerintah bahkan menambah alokasi penyaluran jagung melalui program SPHP sebanyak 150 ribu ton.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan baku pakan sekaligus mengendalikan biaya produksi peternak.
Pelanggar Ketentuan Harga Terancam Sanksi
Selain mengatur kewajiban pembelian, Bapanas meminta seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Aturan tersebut mencakup HPP, Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketentuan harga dalam program SPHP.
Pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan turut melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana di bidang pangan, petugas pengawas dapat meneruskannya kepada penyidik untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Pelanggaran pidana pangan tersebut dapat berujung pada hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.
Siapkan Dukungan Subsidi Pangan Rp160 Triliun
Hermawan menegaskan kebijakan penyerapan jagung merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kepentingan seluruh pelaku dalam ekosistem pangan nasional.
Perlindungan terhadap petani harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau.
Untuk mendukung stabilitas harga pangan sepanjang 2026, pemerintah juga mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun.
Dengan kebijakan penyerapan minimal satu juta ton, pemerintah berharap harga jagung di tingkat petani tidak terpuruk sekaligus pasokan untuk kebutuhan peternakan tetap terjaga.***