ANTALYA, 15 November 2026 – Memasuki minggu kedua Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, WALHI mendesak delegasi Indonesia mengoreksi arah perundingan agar tidak mengulang pola lama yaitu target baru yang terdengar ambisius, tetapi tanpa pagar pengaman bagi ekosistem dan hak rakyat.
WALHI menyerukan “akui yang menjaga, tagih yang merusak” sebagai pegangan delegasi Indonesia dalam pembahasan minggu kedua.
Minggu pertama COP 31 berakhir tanpa keputusan final. Arah perundingan kini bergantung pada draf cover decision yang akan disusun Presidensi Australia awal pekan depan.
Target elektrifikasi global 35% pada 2035 menguat sebagai tema utama, sementara peta jalan transisi dari energi fosil hanya dibahas sebagai inisiatif sukarela di luar jalur negosiasi.
Bagi WALHI, elektrifikasi tanpa memperhatikan batasan ekologis hanya akan memindahkan kerusakan dari satu tempat ke tempat lain.
Pada 2025, Indonesia memproduksi 790 juta ton batu bara dan sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor.
Di saat yang sama, tambang nikel telah menghilangkan sekitar 193.830 hektare hutan alam, dan 740.260 hektare hutan alam berada di dalam izin Hutan Tanaman Energi.
“Bahkan bagi kami, kata ‘bersih’ saja tidak cukup. Untuk apa bersih tetapi tidak adil? Tetap menggusur, tetap merusak, dan abai pada pemenuhan hak masyarakat adat dan lokal yang selama melakukan aksi iklim dengan menjaga dan memulihkan ekosistem.”
“Afirmasi kebijakan yang berkeadilan merupakan kata kunci yang tidak boleh dilepas dalam setiap kebijakan iklim.”
“Terlebih Indonesia masih belum serius lepas dari candu energi dan bisnis energi fosil, bahkan atas kedok transisi terus menghancurkan hutan alam untuk melayani ekstraksi nikel dan kebun energi” ujar Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI.
WALHI juga menyoroti draf teks Belém-Antalya Mechanism untuk transisi berkeadilan yang jauh di dari mandat yang disepakati di Belém.
Banyak contoh pengabaian aspek FPIC dalam proyek berkedok transisi berkeadilan di Indonesia. Seperti letusan konflik yang tidak berkesudahan di Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara untuk melayani ambisi transisi energi.
Belum lagi, proyek-proyek solusi palsu yang direncanakan atau telah dilangsungkan di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo telah terbukti menghancurkan alam dan abai pada suara penolakan masyarakat.
Bahkan negara memberikan label proyek strategis nasional atas proyek-proyek tersebut untuk memudahkan implementasinya.
“Indonesia tidak bisa memperjuangkan transisi berkeadilan di Antalya sambil merampas dan memenjarakan masyarakat di kampung.”
“Delegasi harus mendorong FPIC dan hak atas rakyat atas wilayahnya menjadi syarat operasional mekanisme ini, memberi masyarakat adat, petani, nelayan, dan perempuan peran sebagai pengambil keputusan,” kata Boy.
Di sisi lain, tidak satu pun tema prioritas Presidensi COP 31 menyebut kerusakan hutan, kebakaran hutan dan lahan, masyarakat adat.
Padahal emisi kebakaran Indonesia pada Januari–September 2026 diperkirakan mencapai 307,6 juta ton CO₂, lebih dari dua kali target FOLU Net Sink 2030 sebesar 140 juta ton.
WALHI juga mencatat 446 titik panas di 12 konsesi yang terkait proyek karbon. WALHI menilai wacana overshoot 1,5°C berisiko menjadi pintu masuk bagi kredit karbon untuk menggantikan perlindungan hutan.
Persoalan pendanaan juga belum terjawab. Pendanaan adaptasi dipecah ke beberapa jalur tanpa garis dasar, dan mekanisme transisi berkeadilan tidak disertai dana.
Di Indonesia, dari dana result-based payment GCF sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur per Juli 2026, sementara dana iklim melalui BPDLH justru mengalir ke kebun energi di wilayah adat Marind.
Untuk itu, WALHI mendesak delegasi Indonesia memanfaatkan hari tematik Rio Synergies pada 17 November untuk membawa isu hutan dan kebakaran ke meja perundingan, menolak pengakuan kredit karbon dari konsesi yang terbakar, dan mendorong pengakuan kontribusi penjaga hutan melalui pendekatan non-pasar Pasal 6.8.
Delegasi juga perlu menuntut garis dasar target pelipatgandaan dana adaptasi serta pendanaan hibah yang dapat diakses langsung oleh komunitas, sekaligus membuka data seluruh aliran dana iklim, termasuk RBP, JETP, dan BPDLH, beserta penerima akhirnya.***