JAKARTA – Komjen Pol Hendro Pandowo memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sidang yang digelar di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026), menjadi bagian dari proses penegakan etik terhadap perwira tinggi yang terseret perkara tersebut.
Hendro ditunjuk sebagai ketua majelis dalam persidangan yang mengadili jenderal polisi bintang dua itu. Ia akan memimpin bersama empat perwira tinggi Polri lainnya yang masuk dalam susunan majelis etik.
Mereka adalah Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua sekaligus anggota, serta Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi sebagai anggota majelis.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan pelaksanaan sidang etik tersebut. Dia menegaskan, proses itu merupakan bagian dari mekanisme penegakan aturan internal kepolisian.
“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo.
Sidang terhadap Eko menjadi kelanjutan penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang turut menyeret sejumlah nama besar di Korps Bhayangkara.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara yang mencakup dugaan penyadapan, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.
Selain Eko Hadi Santoso, nama lain yang disebut dalam daftar tersangka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Proses penegakan etik terhadap para perwira yang terseret perkara tersebut juga telah berjalan. Sebelum sidang Eko digelar, Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026.
Sanksi pemecatan tersebut menjadi salah satu langkah penindakan internal Polri dalam perkara yang kini turut menjadi sorotan publik.
Rekam Jejak Hendro Pandowo
Penunjukan Hendro Pandowo sebagai ketua majelis etik juga menarik perhatian karena rekam jejaknya di lingkungan kepolisian. Perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu merupakan rekan satu angkatan dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dalam naskah perkara ini juga disebut sebagai tersangka.
Sepanjang kariernya, Hendro pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, baik di tingkat kewilayahan maupun internal Polri. Dia pernah menjabat Kapolda Bangka Belitung setelah sebelumnya dipercaya sebagai Wakapolda Metro Jaya.
Hendro juga memiliki pengalaman di bidang pengawasan dan penegakan disiplin anggota. Dia pernah menjabat Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri serta Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Di luar tugas kepolisian, Hendro sempat bertugas sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Sebelum kembali ke lingkungan Polri, dia mengemban jabatan tersebut sebagai bagian dari penugasan di luar struktur kepolisian.
Namanya juga dikenal luas ketika memimpin Satgas Antimafia Bola. Di bawah kepemimpinannya, satgas tersebut mengungkap praktik pengaturan skor dalam sepak bola nasional dan menetapkan 16 orang sebagai tersangka.