Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema pemberian insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kebijakan terbaru, setiap dapur SPPG akan menerima insentif sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan besaran insentif dengan jumlah layanan yang diberikan masing-masing dapur. Kebijakan ini sekaligus mengakhiri skema sebelumnya yang memberikan insentif dengan nominal sama, yakni Rp6 juta per hari, meskipun jumlah penerima manfaat setiap SPPG berbeda.
Menurut Sudaryono, penerapan skema baru bertujuan menciptakan sistem pemberian insentif yang lebih proporsional, efisien, dan berkeadilan. Dengan demikian, dapur yang melayani lebih banyak penerima manfaat akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan SPPG dengan jumlah layanan lebih sedikit.
“Ini bukan lagi pemerataan semuanya sama, tetapi lebih mengarah pada asas kewajaran, asas kebenaran, efisiensi, dan juga keadilan,” ujar Sudaryono yang dikutip Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, besaran Rp2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran Rp15.000 untuk setiap porsi MBG. Rinciannya, Rp10.000 dialokasikan untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk kebutuhan operasional dapur, dan Rp2.000 untuk insentif pemenuhan ketersediaan serta mutu layanan SPPG.
Perubahan tersebut ditetapkan melalui Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Aturan tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Kepala BGN mengenai besaran pemberian insentif bagi SPPG.
Sudaryono menegaskan, kebijakan baru ini mulai diberlakukan sejak 5 Oktober 2026. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam operasional dapur MBG diminta memahami dan menjalankan ketentuan tersebut.
Pihak yang dimaksud meliputi mitra, yayasan, kepala dapur SPPG, akuntan, ahli gizi, hingga seluruh anggota tim dapur.
“Perubahan insentif ini akan efektif dan kami berlakukan mulai tanggal 5 Oktober 2026. Kami harapkan mitra, yayasan, kepala dapur SPPG, akuntan, ahli gizi, dan semua tim dapur memahami kebijakan ini serta mengikutinya dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.
Melalui penyesuaian tersebut, BGN berharap mekanisme pembiayaan dan pemberian insentif SPPG dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan beban pelayanan masing-masing dapur. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola MBG seiring semakin luasnya cakupan program tersebut.