JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap penting setelah Komisi III DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan tingkat pertama, Rabu (18/11/2026).
Agenda yang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB tersebut digelar setelah Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyelesaikan pembahasan serta menyerahkan laporan hasil penyempurnaan rancangan regulasi.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, delapan fraksi akan menyampaikan pandangan mini fraksi sebelum keputusan tingkat pertama ditetapkan melalui rapat kerja.
“Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset.”
“Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Habiburokhman di Jakarta, Rabu.
Nama RUU Mengalami Perubahan
Salah satu hasil pembahasan Tim Perumus dan Sinkronisasi adalah perubahan nomenklatur atau penamaan resmi rancangan undang-undang tersebut.
RUU yang sebelumnya disebut RUU Perampasan Aset kini menggunakan nama RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Anggota Panitia Kerja Soedeson Tandra menyampaikan, perubahan nama tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah disepakati dalam proses penyempurnaan rancangan regulasi.
“Demikian laporan hasil kerja Timus, tim perumus dan tim sinkronisasi atas RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” ujar Soedeson.
Libatkan Ahli Bahasa dan Legal Drafter
Penyempurnaan RUU juga melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter untuk memastikan ketepatan bahasa dan rumusan hukum.
Tim melakukan pembenahan terhadap kalimat, frasa, pilihan kata, huruf, tanda baca, penomoran hingga sistematika penyusunan pasal.
Bagian penjelasan juga diteliti kembali agar selaras dengan materi yang telah dibahas dan disepakati dalam rapat Panitia Kerja.
“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” katanya.
Menunggu Tahapan Paripurna DPR
Keputusan tingkat pertama di Komisi III menjadi salah satu tahapan penting sebelum RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
Apabila pembahasan tingkat pertama diselesaikan dan seluruh tahapan berikutnya terpenuhi, rancangan regulasi tersebut dapat diproses untuk memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna.
Dengan perkembangan ini, pembahasan RUU Perampasan Aset semakin mendekati tahap penentuan di parlemen, setelah melalui proses perumusan, sinkronisasi, serta penyempurnaan substansi dan redaksional.***