JAKARTA – Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi (EHS) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Persidangan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, pelanggaran prosedur, hingga akses ilegal saat bertugas di Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses persidangan turut melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Lembaga pengawas eksternal tersebut bertugas memantau jalannya sidang, termasuk memastikan seluruh tahapan pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan.
“Kami sudah berkoordinasi dan berkomunikasi. Tetapi secara eksternal Kompolnas kami libatkan untuk melakukan pemantauan, monitoring, dan pengawasan serta melihat bagaimana secara prosedur. Nanti pada hasil putusan kita akan bersama-sama,” jelas Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Dugaan Pelanggaran Saat Bertugas di Bareskrim
Perkara yang menjerat Eko Hadi berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan ketika bertugas di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran mencakup penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access) menggunakan fasilitas akses kedinasan.
Dugaan tersebut terjadi saat Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim.
Atas perkara tersebut, EHS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Polri Tegaskan Tidak Ada Keistimewaan Pangkat
Trunoyudo menegaskan, penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa pengecualian berdasarkan pangkat maupun jabatan.
“Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya ini juga tanpa membedakan pangkat ataupun jabatan,” jelas Trunoyudo.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, dengan Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi.
Hingga Selasa (17/11/2026), proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir.
Polri menyatakan hasil persidangan akan disampaikan secara resmi setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pengambilan keputusan selesai.***