JAKARTA – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto belum memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak dan gas bumi di Kota Bekasi.
Tri dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada hari ini, Selasa (17/11/2026).
Namun, orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut tidak datang sesuai jadwal pemeriksaan yang ditetapkan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan ketidakhadiran Tri dan menyebut pihaknya telah menerima permohonan penjadwalan ulang.
“Benar, terhadap yang bersangkutan sudah hari ini terjadwalkan diperiksa sebagai saksi oleh penyelidik,” kata Anang saat dikonfirmasi Garuda TV, Selasa (17/11/2026).
Anang menjelaskan, Tri mengirimkan surat permohonan penundaan dengan alasan memiliki agenda pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
“Namun, yang bersangkutan hari ini tidak hadir dan ada surat permohonan dengan alasan bahwa yang bersangkutan saat ini ada agenda jadwal pekerjaan yang sudah terjadwalkan dan meminta untuk dipanggil ulang minggu berikutnya,” lanjut Anang.
Kejagung selanjutnya akan menjadwalkan kembali pemeriksaan Tri pada pekan depan.
Diselidiki dalam Dugaan Korupsi Migas Bekasi
Pemanggilan Tri berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Perkara tersebut menyoroti kerja sama operasi (KSO) antara perusahaan daerah itu dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Penyidik Jampidsus sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Tri pada pukul 10.00 WIB di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta.
Anang telah mengonfirmasi pemanggilan tersebut sebelum jadwal pemeriksaan berlangsung.
Potensi Kerugian Negara Capai Rp2 Triliun
Kasus dugaan korupsi pengelolaan migas tersebut menjadi perhatian karena Kejagung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp2 triliun.
Untuk mengungkap perkara ini, penyidik masih mengumpulkan bukti dan menelusuri sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kegiatan kerja sama tersebut.
Sejauh ini, penggeledahan telah dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi serta Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Keterangan Tri Adhianto diharapkan dapat membantu penyidik mendalami pengelolaan perusahaan daerah dan pelaksanaan kerja sama dengan PT Pertamina EP.
Meski demikian, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan atau kesalahan seseorang dalam perkara pidana yang sedang diselidiki.***