Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dugaan penyadapan terhadap lembaganya tidak berkaitan dengan isu kebocoran informasi dalam sejumlah operasi tangkap tangan (OTT). KPK menyatakan berbagai informasi mengenai dugaan kebocoran dalam kegiatan penindakan telah ditelusuri dan diklarifikasi secara internal.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, sejumlah kegiatan di lingkungan Kedeputian Penindakan, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, sebelumnya sempat dikaitkan dengan dugaan kebocoran informasi.
“Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu,” ungkap Achmad Taufik kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).
Menurut Taufik, sejauh ini hanya ada satu peristiwa yang dapat dikonfirmasi dan diverifikasi terkait dugaan kebocoran informasi, yakni perkara pemerasan terhadap Bupati Pemalang yang melibatkan seseorang bernama Dias atau berinisial DIS.
Kasus tersebut, kata dia, masih dalam proses penyidikan dan telah mendekati tahap akhir sebelum dilimpahkan ke persidangan.
“Dan sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu,” lanjutnya.
Taufik menegaskan, dugaan penyadapan terhadap KPK tidak dapat dikaitkan dengan isu kebocoran informasi dalam pelaksanaan OTT. Ia juga menyebut informasi mengenai perkara yang ditangani KPK berada dalam kewenangan lembaga tersebut.
“Sehingga untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” jelasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa KPK termasuk salah satu lembaga yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) berinisial AS. Listyo juga disebut diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Suyudi juga menyebut dugaan peran Listyo dalam perkara tersebut berkaitan dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Presiden Prabowo Subianto, daftar sasaran penyadapan yang dipaparkan Suyudi mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kepala kepolisian daerah.
Sasaran lainnya yang disebut dalam paparan tersebut meliputi KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.
“Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Meski demikian, penyebutan KPK dan sejumlah pihak lain sebagai sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.