Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bagus Wahyudiono (BGS), staf Anwar Sadad, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022. Bagus diduga menerima bagian sekitar Rp1,26 miliar dari praktik pemberian commitment fee dalam perkara tersebut.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Bagus merupakan tersangka dari klaster kedua yang diduga berperan sebagai pihak penerima. Penahanan dilakukan pada Senin (16/11/2026).
“Pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu saudara BGS (Bagus Wahyudiono) selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11).
Taufik menjelaskan, perkara ini bermula dari proses pembagian alokasi dana hibah kepada anggota DPRD Jawa Timur. Staf Sekretariat DPRD Jatim disebut melakukan rekapitulasi besaran alokasi untuk setiap anggota dewan sekaligus menghimpun usulan program.
Berdasarkan hasil penyidikan KPK, Anwar Sadad yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 diduga memperoleh alokasi dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar.
Rinciannya, alokasi yang disebut menjadi jatah Anwar Sadad mencapai Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
Dari alokasi tersebut, Anwar Sadad diduga meminta commitment fee kepada koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD Jatim yang mengajukan pergeseran alokasi dana hibah antaranggota. Besaran yang disyaratkan disebut berkisar 15-20 persen.
Korlap yang menyanggupi permintaan tersebut kemudian membentuk kelompok masyarakat atau menggunakan lembaga tertentu untuk mengajukan proposal permohonan dana hibah. Proposal itu selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.
Dalam proses tersebut, Bagus diduga memiliki peran sebagai penghubung sekaligus koordinator para korlap. Ia juga disebut bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan, memeriksa kelengkapan proposal, serta mengumpulkan dan mengelola uang commitment fee.
“Selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi atau kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir commitment fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” terang Taufik.
KPK mengungkapkan, para korlap yang memperoleh dana hibah dari alokasi Anwar Sadad diduga menyerahkan commitment fee sebesar 20-25 persen. Penyerahan uang tersebut dilakukan melalui tiga cara, yakni secara langsung kepada Anwar Sadad, melalui Bagus secara tunai maupun transfer, atau dengan membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Sadad.
Dari penyerahan uang selama periode 2019-2022, Anwar Sadad disebut menerima total Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga menjadi bagian Anwar Sadad, sedangkan Bagus memperoleh sekitar Rp1,26 miliar.
“Dari penyerahan permintaan atas commitment fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Di mana sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” ungkap Taufik.
Selain dugaan commitment fee, KPK juga menemukan adanya pemotongan dana hibah setelah anggaran dicairkan kepada kelompok masyarakat. Menurut Taufik, korlap diduga kembali memotong sekitar 20-30 persen dari dana yang diterima.
Dengan pemotongan tersebut, dana yang benar-benar digunakan untuk menjalankan program masyarakat diperkirakan hanya sekitar 55-70 persen dari anggaran awal.
Dalam penyidikan perkara ini, KPK turut menyita aset yang diduga milik Bagus, berupa satu unit rumah di kawasan Sidotopo, Surabaya, serta satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto.
Bagus dan Anwar Sadad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK Tetapkan 21 Tersangka
Dalam perkara dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, empat orang merupakan pihak penerima atau penyelenggara negara, sedangkan 17 lainnya diduga sebagai pemberi, terdiri atas 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
Hingga 16 November 2026, KPK menyebut baru tujuh tersangka yang telah ditahan. Sementara itu, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyatakan penyidik akan melanjutkan proses hukum terhadap tersangka lainnya, termasuk melakukan penahanan dan membawa perkara ke tahap penuntutan.
“Ya kita berharap atau kita mendoakan sama-sama tim penyidik untuk segera menyelesaikan dan melakukan proses-proses penyidikan berikutnya ya, upaya-upaya paksa berikutnya, penahanan dan penyerahan ke tahap penuntutan,” jelas Taufik.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi dana hibah pokmas Jawa Timur yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.