JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi apabila belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan tegas tersebut diberlakukan guna memperketat standar keamanan pangan serta mencegah terulangnya kasus gangguan kesehatan di kalangan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan langsung instruksi tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Menurutnya, pemenuhan aspek kelayakan dan kebersihan lingkungan dapur menjadi syarat mutlak sebelum membahas kecukupan nutrisi makanan yang dibagikan kepada masyarakat.
“Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan, larangan beroperasi bagi dapur tanpa sertifikasi higienitas merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh dalam skema transformasi MBG 2.0. BGN tidak akan memberikan toleransi bagi unit layanan yang mengabaikan standar kelayakan fasilitas pengolahan pangan.
“SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” ujar pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut.
Temuan Pelanggaran SOP dan Kondisi Lingkungan Dapur
Evaluasi internal BGN terhadap sejumlah insiden keracunan maupun gangguan pencernaan sebelumnya menunjukkan adanya kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP). Ketidakpatuhan tersebut kerap terjadi pada tahap pemilihan, penanganan, hingga penyimpanan bahan baku makanan.
Sudaryono mencontohkan praktik penyimpanan bahan pangan yang keliru, seperti daging ayam yang seharusnya disimpan di dalam mesin pembeku (freezer), tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka hingga kualitasnya menurun dan tidak lagi layak konsumsi.
Selain masalah penyimpanan bahan baku, BGN juga menemukan sejumlah lokasi dapur umum yang berada di lingkungan tidak higienis. Beberapa fasilitas pengolahan makanan kedapatan berdiri persis di sebelah kandang kambing, bahkan ada pula bangunan dapur yang bagian atapnya menjadi lokasi sarang burung walet.
Kondisi lingkungan yang berisiko mencemari makanan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan. Karena itu, Sudaryono meminta para pekerja dapur untuk tidak ragu melapor secara langsung apabila menemukan fasilitas kerja yang jauh dari standar kebersihan.
“Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal,” tuturnya.
Penguatan Pengawasan dan Pelatihan Tenaga Dapur
Sebagai langkah antisipasi di lapangan, BGN menambah personel tim pengawas sekaligus menerjunkan pengawas khusus juru masak (chef) serta tim asistensi ke berbagai dapur MBG. Kehadiran tim ini bertugas mengawal kepatuhan terhadap SOP dari hulu ke hilir, mulai dari penerimaan bahan mentah hingga proses distribusi makanan.
Para tenaga pengolah makanan di setiap SPPG juga diwajibkan mengikuti pelatihan rutin untuk membangun budaya kerja yang higienis. Melalui kombinasi pengawasan ketat, sertifikasi wajib, dan penegakan aturan tanpa kompromi, BGN menargetkan seluruh hidangan MBG yang diterima masyarakat terjamin aman dan bergizi.