BANTEN – Penerapan hunian berimbang menjadi salah satu upaya yang perlu diperkuat untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak dan terjangkau. Melalui kebijakan ini, pembangunan kawasan perumahan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi berbagai lapisan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko, menyampaikan pengembangan kawasan perumahan berskala besar memiliki peluang untuk turut mendukung pemenuhan kebutuhan rumah nasional. Karena itu, penerapan konsep hunian berimbang perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kawasan.
Ia menjelaskan, kewajiban hunian berimbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 34 mengamanatkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan untuk mewujudkan hunian berimbang. Khusus pembangunan perumahan skala besar, pelaksanaannya dilakukan dalam satu hamparan.
“Ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditawar. Pengembang perumahan skala besar harus melaksanakan hunian berimbang. Semangatnya adalah keadilan dan gotong royong, bagaimana pembangunan perumahan bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sudjatmiko.
Ia menambahkan, konsep hunian berimbang telah berkembang sejak pemerintah memperkenalkan kebijakan komposisi pembangunan rumah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
Salah satu konsep yang dikenal adalah komposisi 1:2:3, yakni satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana. Prinsip tersebut menjadi landasan untuk mendorong pembangunan perumahan yang dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Sudjatmiko menilai, penerapan prinsip hunian berimbang semakin relevan di tengah kebutuhan perumahan nasional yang masih besar. Berdasarkan data yang menjadi perhatian dalam pembahasan perumahan nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 9,3 juta rumah tangga. Sementara kebutuhan peningkatan kelayakhunian masih mencakup sekitar 18 juta rumah tangga.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar penyediaan rumah tidak hanya berorientasi pada jumlah unit, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak.
“Kita tidak bisa hanya berbicara tentang pembangunan kawasan perumahan yang megah, sementara masih jutaan keluarga Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri dan jutaan lainnya tinggal di rumah yang belum layak huni. Hunian berimbang harus menjadi salah satu instrumen untuk menjawab persoalan tersebut,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sudjatmiko juga menyoroti pentingnya mencari solusi bersama terhadap sejumlah tantangan dalam penerapan hunian berimbang. Salah satunya berkaitan dengan harga dan ketersediaan lahan, terutama di kawasan perkotaan yang terus berkembang.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat dijawab melalui inovasi bisnis, kolaborasi, serta pemanfaatan potensi ekonomi yang tumbuh di kawasan perumahan berskala besar.
Ia mencontohkan, keberadaan pusat perbelanjaan, ruko, kawasan komersial, dan berbagai aktivitas usaha lainnya dapat menjadi bagian dari pengembangan skema pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita memahami ada tantangan harga tanah yang tinggi. Tetapi jangan semua beban itu kemudian dibebankan kepada harga tanah. Kawasan besar memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang, mulai dari pusat perbelanjaan, ruko, kawasan komersial, dan berbagai kegiatan usaha lainnya. Potensi ekonomi tersebut harus bisa menjadi bagian dari solusi untuk membantu pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong dukungan pemerintah melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), kemudahan pembiayaan, serta insentif fiskal sesuai ketentuan. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menciptakan efisiensi biaya pembangunan sekaligus menjaga keterjangkauan harga rumah bagi MBR.
Sudjatmiko juga menilai pengembangan hunian berimbang perlu memperhatikan aspek kualitas lingkungan dan aksesibilitas. Rumah yang disediakan bagi MBR harus didukung infrastruktur dasar serta akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, tempat kerja, air bersih, dan sanitasi.
Dengan demikian, penyediaan rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mendukung aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Pengembang harus memiliki niat baik untuk ikut membantu pemerintah menyelesaikan persoalan perumahan. Kita tidak sedang menghambat dunia usaha. Justru kita ingin dunia usaha tumbuh, tetapi pertumbuhan itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan rumah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sudjatmiko mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menyampaikan data komprehensif kepada Komisi V DPR RI terkait perkembangan sektor perumahan nasional.
Data tersebut mencakup angka backlog perumahan, realisasi pembangunan berdasarkan kategori rumah, serta perkembangan pelaksanaan kewajiban hunian berimbang oleh pengembang.
Menurutnya, informasi tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sektor perumahan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah perbaikan kebijakan.
“Dalam waktu ke depan, kami ingin mendapatkan data yang lengkap dari Kementerian PKP. Dengan begitu, Komisi V bisa memanggil dan mempertemukan seluruh stakeholder pengembang di Indonesia. Kita petakan persoalannya, kita cari hambatannya, dan kita rumuskan solusinya bersama-sama,” katanya.
Sudjatmiko menegaskan, upaya memperluas akses kepemilikan rumah membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem perumahan yang sehat dan berkelanjutan.
Ia berharap pengembangan kawasan perumahan ke depan tidak hanya mendorong pertumbuhan dunia usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Pengembang boleh berkembang dan mendapatkan keuntungan, tetapi jangan sampai seluruh keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu. Ada tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Kita ingin pembangunan perumahan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan justru memperlebar kesenjangan,” pungkasnya.