JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi di Regional Papua melalui ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bentuk dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam memperkuat koordinasi pemerintahan, memperbaiki tata kelola administrasi kependudukan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah pengelolaan administrasi kependudukan. Menurutnya, data yang dikelola Kemendagri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memiliki cakupan luas dan menjadi salah satu basis data kependudukan terlengkap di Indonesia.
Tito menjelaskan, data Dukcapil telah mencakup lebih dari 290 juta penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 98 persen telah tercatat dalam basis data di tingkat pusat.
“Kenapa ini kita perlombakan juga? Karena ini salah satu data yang paling lengkap tentang kependudukan, itulah data Dukcapil yang kita kelola bersama-sama antara Kemendagri dengan Dukcapil seluruh kabupaten kota dan di provinsi dikoordinir oleh provinsi. Ini 290 juta lebih penduduk Indonesia, 98% sudah ada di dalam data kita, data set di tingkat pusat,” ujar Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Tahun 2026 Regional Papua di Jakarta.
Menurut Tito, besarnya cakupan data tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi. Karena itu, kualitas pengelolaan data Dukcapil turut menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat kinerja pemerintah daerah.
Ia menilai, keterlibatan Dukcapil di tingkat kabupaten/kota dan provinsi memiliki peran penting untuk memastikan data kependudukan dikelola secara optimal. Sinergi antartingkatan pemerintahan diperlukan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan baik.
Selain menyoroti pentingnya data kependudukan, Tito juga mengingatkan karakteristik sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyebut Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah dengan pola semi-desentralisasi. Artinya, tidak seluruh kewenangan pemerintahan dipusatkan di pemerintah pusat, tetapi sebagian diserahkan kepada daerah untuk dijalankan di bawah kepemimpinan kepala daerah.
“Tujuannya sebenarnya mengingatkan rekan-rekan semua bahwa Indonesia kita ini unik. Memang ada otonomi daerah yang saya sebut dengan semi-desentralisasi, tidak desentralisasi penuh. Tidak juga sentralisasi penuh. Jadi semi sebagian diserahkan kepada daerah. Dikomandoi oleh para kepala daerah,” kata Tito.
Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Tahun 2026 Regional Papua, terdapat tiga kategori utama yang menjadi dasar penilaian. Ketiganya meliputi penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tata kelola administrasi kependudukan, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Ketiga kategori tersebut mencerminkan sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan Forkopimda berkaitan dengan koordinasi antarpemangku kepentingan, sedangkan penilaian administrasi kependudukan menitikberatkan pada kualitas pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, kategori akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi mengukur upaya pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar.
Melalui ajang apresiasi ini, Kemendagri mendorong pemerintah daerah, khususnya di Regional Papua, untuk terus meningkatkan capaian kinerja pada berbagai sektor strategis. Pemberian penghargaan juga menjadi bentuk pengakuan terhadap daerah yang mampu menunjukkan kinerja sesuai kategori penilaian yang telah ditetapkan.
Selain memberikan apresiasi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.