JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam program deradikalisasi mantan narapidana terorisme (napiter). Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pembinaan tidak terhenti setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, tetapi berlanjut hingga tahap reintegrasi sosial di tengah masyarakat.
Penguatan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 18–19 November 2026. Kegiatan ini melibatkan BNPT, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), serta Densus 88 Antiteror Polri.
Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan pentingnya pembenahan tata kelola deradikalisasi melalui tiga langkah strategis. Ketiganya meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, pendataan ulang dan pemetaan mantan napiter secara akurat, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap program intervensi yang telah diberikan.
“Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antar instansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan,” tegas Eddy dalam arahannya.
Menurut Eddy, pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk memastikan program deradikalisasi diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing mantan napiter. Dengan demikian, pelaksanaan intervensi dapat lebih terarah dan tidak berhenti pada pembinaan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan.
BNPT juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
Keterlibatan pemerintah daerah dinilai diperlukan agar upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau lingkungan masyarakat melalui program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa penanganan deradikalisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada BNPT. Menurut dia, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas serta kewenangannya.
“Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT,” ujarnya.
Edward menyebut sejumlah instansi yang perlu mengambil peran dalam proses tersebut, di antaranya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan. Dukungan unsur masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu proses pembinaan dan penerimaan kembali mantan napiter di lingkungan sosialnya.
Dari sisi pendampingan, Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Khariroh Maknunah menyoroti pentingnya kesinambungan program deradikalisasi sejak seseorang menjalani proses hukum hingga kembali ke masyarakat.
Menurut dia, pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan narapidana terorisme selama menjalani masa hukuman, hingga dukungan setelah mereka bebas. YPP menyatakan komitmennya untuk mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 dalam setiap tahapan tersebut.
Petakan Mantan Napiter dan Perkuat Pembinaan
Dalam rapat koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada dua klaster utama, yakni identifikasi dan pembinaan. Kedua klaster ini menjadi bagian dari upaya memperjelas kebutuhan intervensi sekaligus memastikan program antarlembaga berjalan selaras.
Klaster Identifikasi membahas penyelarasan alat ukur dan asesmen, indikator penilaian, serta pemetaan dan validasi data mantan napiter. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui kondisi, kebutuhan, dan perkembangan setiap individu sebagai dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang tepat.
Sementara itu, Klaster Pembinaan diarahkan pada integrasi program lintas kementerian dan lembaga. Cakupannya meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, perlindungan serta pemberdayaan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.
Penguatan dua klaster tersebut diharapkan dapat memperjelas tahapan penanganan mantan napiter, mulai dari proses identifikasi, penentuan program intervensi, pelaksanaan pembinaan, hingga pemantauan hasilnya.
Dukungan terhadap keluarga dan lingkungan sosial juga menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi. Pendampingan tidak hanya diarahkan kepada individu, tetapi turut memperhatikan kondisi keluarga serta kesiapan masyarakat dalam menerima kembali mantan napiter.
Sebagai forum koordinasi, TKPD memiliki fungsi menyelaraskan informasi, memetakan kontribusi program setiap instansi, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta merumuskan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Pelaksanaan koordinasi tersebut mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
Melalui penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor, BNPT mendorong agar program deradikalisasi tidak hanya berorientasi pada perubahan pemahaman, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas individu, ketahanan keluarga, kemandirian ekonomi, serta penerimaan sosial.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi penanggulangan terorisme melalui pendekatan pencegahan dan pembinaan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat proses kembalinya mantan napiter ke tengah masyarakat.