JAMBI – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta kawasan dengan angka stunting tinggi. Hingga saat ini, sekitar 3.400 lokasi telah memasuki tahap verifikasi dan validasi sebagai persiapan perluasan jangkauan program.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan MBG ke wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan persiapan lebih matang. Langkah tersebut diperlukan agar program dapat berjalan berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
“Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi,” ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, proses verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN tidak ingin mengaktifkan dapur secara terburu-buru tanpa memperhitungkan tantangan geografis dan kondisi di lapangan.
Menurut Sudaryono, wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi perlu mendapatkan prioritas karena memiliki kebutuhan serta tantangan berbeda dibandingkan kawasan perkotaan dan aglomerasi.
Secara nasional, potensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diaktivasi di wilayah 3T diperkirakan mencapai 3.000 hingga 5.000 unit. Khusus di Provinsi Jambi, terdapat sembilan lokasi yang saat ini menjalani proses verifikasi dan validasi.
“Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan,” tegasnya.
BGN Siapkan Juknis Khusus MBG di Wilayah 3T
Untuk mendukung perluasan program, BGN tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Aturan tersebut akan mengatur skema operasional, pembiayaan, serta insentif bagi dapur di daerah terpencil yang memiliki tantangan berbeda dari wilayah perkotaan.
Sudaryono menjelaskan, sejumlah faktor menjadi pertimbangan dalam penyusunan aturan tersebut, mulai dari jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, hingga biaya transportasi.
Ia mencontohkan, operasional SPPG di Kota Jambi tidak dapat disamakan dengan dapur yang melayani masyarakat Suku Anak Dalam. Perbedaan karakteristik penerima manfaat dan kondisi wilayah membutuhkan pengaturan tersendiri.
“SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya,” ungkapnya.
BGN juga menyiapkan perlakuan khusus bagi dapur yang berada di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi. Penyesuaian tersebut mencakup anggaran, insentif, hingga komponen biaya kemahalan.
Menurut Sudaryono, daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua membutuhkan skema tersendiri agar mitra yang membangun dapur memiliki kepastian dalam menjalankan program.
“Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda,” tutupnya.
Melalui verifikasi lokasi dan penyusunan juknis khusus, BGN berupaya memastikan perluasan MBG dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok penerima manfaat di daerah terpencil dan wilayah dengan akses terbatas.