JAKARTA – Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas tindakan genosida terhadap etnis Rohingya. Putusan yang dibacakan pada Kamis (19/11/2026) itu sekaligus memperkuat desakan agar pemerintah Myanmar memulihkan hak-hak warga Rohingya yang selama puluhan tahun menjadi korban diskriminasi dan kekerasan.
Putusan tersebut mengakhiri proses hukum yang berlangsung selama tujuh tahun sejak Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar pada 2019. Negara Afrika Barat itu membawa kasus dugaan genosida Rohingya ke ICJ, salah satu lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa berbagai bukti dan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat. Hasil pemeriksaan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan Myanmar menunjukkan adanya niat untuk menghancurkan sebagian kelompok etnis Rohingya.
Hakim Ketua ICJ Iwasawa Yuji menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi warga Rohingya tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran dalam penegakan hukum. Pemulihan hak-hak mereka harus menjadi bagian penting dari tindak lanjut atas putusan tersebut.
Salah satu langkah yang didorong ICJ adalah membuka jalan bagi warga Rohingya untuk kembali ke tanah asalnya di Myanmar. Namun, kepulangan itu harus berlangsung secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Selain akses kepulangan, Myanmar juga didorong mengembalikan aset dan harta benda milik warga Rohingya yang hilang maupun mengalami kerusakan akibat rangkaian kekerasan. Pemerintah Myanmar juga diminta memberikan jaminan perlindungan agar kelompok minoritas tersebut tidak kembali menjadi sasaran diskriminasi maupun persekusi.
ICJ turut membawa persoalan tindak lanjut putusan ini ke Dewan Keamanan PBB. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong upaya internasional untuk memastikan pemulihan hak dan perlindungan bagi masyarakat Rohingya dapat diwujudkan.
ICJ Soroti Kekerasan Militer Myanmar
Dalam pertimbangan putusannya, ICJ menguraikan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan aparat militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Tindakan tersebut mencakup pembunuhan warga sipil, kekerasan seksual, hingga kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Majelis hakim juga menyoroti serangan pasukan keamanan Myanmar terhadap warga Rohingya yang berusaha menyelamatkan diri dengan melintasi perbatasan menuju Bangladesh.
Sementara itu, pemerintah Myanmar selama proses hukum berlangsung membantah tuduhan genosida. Otoritas negara tersebut beralasan operasi militer di Negara Bagian Rakhine merupakan bagian dari upaya kontraterorisme untuk menghadapi kelompok pemberontak Rohingya.
Namun, ICJ menilai tindakan aparat militer tidak menunjukkan pembedaan yang jelas antara kelompok bersenjata dan penduduk sipil. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan majelis hakim dalam menilai rangkaian operasi militer di wilayah tersebut.
Persoalan kekerasan terhadap Rohingya sendiri telah berlangsung selama puluhan tahun. Operasi militer di Negara Bagian Rakhine disebut telah terjadi sejak era 1970-an, sebelum kembali mengalami eskalasi pada 2016.
Gelombang kekerasan tersebut menyebabkan banyak warga Rohingya kehilangan nyawa dan memaksa lebih dari 700 ribu orang meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan di Bangladesh.
Dampak krisis yang berkepanjangan juga membuat sebagian besar masyarakat Rohingya hidup dalam kondisi tanpa kewarganegaraan. Jumlah warga Rohingya yang kini berstatus pengungsi diperkirakan telah melampaui 1,8 juta orang.
Putusan ICJ menjadi perkembangan penting dalam upaya hukum internasional untuk mengusut dugaan genosida terhadap etnis Rohingya. Namun, pemulihan kehidupan masyarakat tersebut masih bergantung pada tindak lanjut putusan, terutama terkait jaminan keselamatan, pemulihan harta benda, serta kepastian hak untuk kembali ke tanah asal mereka.
Bagi masyarakat Rohingya, pelaksanaan putusan tersebut menjadi harapan untuk memperoleh kembali hak-hak dasar yang selama bertahun-tahun terampas akibat diskriminasi dan kekerasan.
(Fanny Marizka – Garuda TV )