Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan komitmennya untuk melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun institusi pengelola haji yang lebih baik, profesional, dan berintegritas. Sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki mandat utama memastikan tata kelola haji yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa keberadaan BP Haji adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji sekaligus mendukung pembangunan nasional.
“BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujar Dahnil.
Rekrutmen Profesional untuk Tingkatkan Integritas
Sebagai bagian dari langkah menuju tata kelola haji yang profesional, BP Haji telah merekrut delapan mantan penyidik dari lembaga penegak hukum ternama. Sebanyak tujuh di antaranya adalah mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Kepolisian, sementara satu lainnya berasal dari Kejaksaan. Para profesional ini dipilih karena rekam jejak mereka yang dikenal memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi.
Saat ini, para mantan penyidik tersebut menduduki posisi strategis di eselon 2. Salah satu dari mereka, yang merupakan mantan penyidik KPK dari Kepolisian, bahkan diusulkan untuk mengisi jabatan eselon 1, yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap kapabilitas mereka dalam memperkuat tata kelola BP Haji.
Haji Sebagai Penggerak Pembangunan Ekosistem Umat
Langkah BP Haji ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, yang tidak hanya melihat haji sebagai ibadah keagamaan tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi antarumat beragama.
“Komitmen kami tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan ibadah yang lebih baik, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” tambah Dahnil.
Pelayanan Optimal dan Dampak Berkelanjutan
BP Haji bertekad memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik melalui sistem yang berbasis integritas dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang transparan, lembaga ini diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam membangun bangsa yang lebih maju.
Keberadaan BP Haji yang profesional dan berintegritas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjadikan ibadah haji sebagai momentum untuk mempererat persatuan, dan membangun kebermanfaatan yang lebih luas untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
