JAKARTA – Indonesia kembali masuk dalam jajaran 7 negara dengan ekonomi terbesar dunia versi IMF pada 2024, berdasarkan PDB yang disesuaikan dengan daya beli. Namun, meski peringkat ini mengesankan, masih banyak tantangan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.
“Tentu saja, kita menghargai peringkat IMF ini karena mencerminkan potensi besar perekonomian Indonesia. Namun, kita juga harus melihatnya dengan hati-hati, karena peringkat ini belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, pada Rabu (29/1/2025).
Menurut data yang dirilis IMF, China tetap berada di posisi pertama dengan PDB mencapai US$ 39,44 triliun, diikuti oleh Amerika Serikat (AS) dengan US$ 30,34 triliun, India (US$ 17,36 triliun), Rusia (US$ 7,13 triliun), Jepang (US$ 6,77 triliun), dan Indonesia (US$ 4,98 triliun). Brasil berada di posisi kedelapan dengan PDB sebesar US$ 4,89 triliun, diikuti Prancis (US$ 4,49 triliun) dan Inggris (UK) dengan PDB US$ 4,42 triliun di posisi kesepuluh.
Hanif menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stabil, yang tercermin dalam angka PDB dan PPP.
“Melihat posisi Indonesia di peringkat IMF yang tidak berubah sejak 2022, bisa jadi ekonomi kita memang masih stagnan,” ujarnya.
Meskipun peringkat ini menunjukkan potensi besar, Hanif menegaskan bahwa pemerintah harus melihatnya secara kritis.
“PDB PPP mencerminkan daya beli domestik, namun tidak mencerminkan kualitas pertumbuhan, distribusi kekayaan, atau keberlanjutan ekonomi. Kita masih menghadapi tantangan besar, seperti kesenjangan ekonomi, rendahnya daya saing industri, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah,” ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB tersebut.
Lebih lanjut, Hanif menambahkan bahwa PDB tidak cukup menggambarkan kesejahteraan masyarakat atau kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global. Oleh karena itu, kebijakan strategis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperbaiki distribusi pendapatan, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
“Meskipun peringkat ini menunjukkan kemajuan, pemerintah tidak boleh lengah menghadapi tantangan struktural domestik. Infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas. Kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga berkualitas dan berdaya saing global,” tegasnya.
Hanif pun menegaskan bahwa narasi mengenai peringkat ini tidak boleh membuat pemerintah terlena.
“Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kesejahteraan, lapangan kerja, pengurangan kesenjangan, dan keberlanjutan lingkungan adalah ukuran keberhasilan yang sebenarnya. Kita harus memastikan Indonesia tidak hanya besar di angka, tapi juga berkembang secara nyata.”pungkasnya.
