JAKARTA – Hamas menuduh pemerintah Israel tidak terlibat dalam negosiasi tahap kedua dari kesepakatan gencatan senjata Gaza yang akan berakhir pada 1 Maret. Meskipun tahap kedua dan ketiga kesepakatan tersebut dianggap telah disetujui secara prinsip, seharusnya hal itu dinegosiasikan dalam enam minggu pertama perjanjian.
Salah satu hasil yang diharapkan dari gencatan senjata ini adalah pembebasan sandera Israel sebagai imbalan atas tahanan Palestina, penarikan sebagian pasukan Israel dari Gaza, dan pengiriman bantuan ke wilayah yang rusak akibat serangan udara Israel selama 15 bulan.
Tahap kedua kesepakatan yang dimulai pada 19 Januari ini bertujuan untuk membebaskan seluruh tawanan Israel dan menciptakan gencatan senjata permanen. “Kami percaya ini adalah strategi licik dari pemerintah sayap kanan untuk merusak kesepakatan dan menunjukkan niat untuk kembali berperang,” ujar Basem Naim, anggota senior biro politik Hamas, yang dikutip oleh Al Jazeera pada Minggu (23/2).
Naim juga menegaskan bahwa Hamas tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan telah memenuhi kewajibannya, sementara ia menuduh Israel melanggar kesepakatan. “Lebih dari 100 orang Palestina terbunuh pada tahap pertama, banyak bantuan kemanusiaan yang disepakati tidak diizinkan masuk ke Gaza, dan penarikan dari Koridor Netzarim tertunda,” ujarnya.
Meskipun pejabat Israel mengakui klaim Hamas mengenai pelanggaran tersebut, pemerintah Israel secara resmi membantahnya. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel setuju untuk mengizinkan masuknya 60.000 rumah mobil dan 200.000 tenda ke Gaza, namun hal tersebut belum dipenuhi. Lebih dari 90% dari 2,4 juta warga Palestina di Gaza telah mengungsi, sementara sebagian besar wilayah tersebut telah hancur. Sejak dimulainya serangan pada 7 Oktober 2023, lebih dari 48.319 warga Palestina tewas, sementara lebih dari 13.000 orang yang hilang diperkirakan telah meninggal di bawah reruntuhan.
Netanyahu, yang telah mengancam untuk melanjutkan perang di Gaza, menyatakan komitmennya terhadap tujuan perang, termasuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Namun, kabinetnya belum memutuskan apakah syarat-syarat tahap pertama kesepakatan telah dipenuhi untuk melanjutkan ke tahap kedua.
