JAKARTA – Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, resmi ditangkap di Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, pada Selasa pagi.
Penangkapan ini dilakukan atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Duterte dituduh bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kebijakan perang narkoba yang ia jalankan selama masa pemerintahannya.
Menurut berbagai laporan, seperti dilansir ElPais, kebijakan tersebut menyebabkan ribuan eksekusi di luar hukum, yang sebagian besar menimpa warga sipil.
Duterte, yang baru saja kembali dari Hong Kong, langsung diamankan oleh otoritas Filipina.
Kantor Kepresidenan mengonfirmasi bahwa ia saat ini berada dalam tahanan, sementara penasihat hukumnya, Salvador Panelo, menyebut penangkapan ini sebagai tindakan ilegal.
Panelo berargumen bahwa Filipina telah menarik diri dari ICC sejak 2019, sehingga seharusnya tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan internasional tersebut.
Meski demikian, pihak ICC tetap melanjutkan investigasi mereka, didukung oleh laporan berbagai organisasi hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa perang narkoba Duterte menewaskan lebih dari 30.000 orang.
Penangkapan Duterte dilakukan dengan transparansi tinggi. Polisi Nasional Filipina yang melaksanakan tugas ini dilengkapi dengan kamera tubuh untuk memastikan bahwa proses berlangsung sesuai prosedur hukum.
Duterte sendiri sempat memberikan pernyataan sebelum ditahan.
“Tunjukkan dasar hukum yang membuat saya ada di sini,” ujarnya dalam video yang beredar luas di media Filipina. Sikapnya yang tetap menantang ini mencerminkan gaya kepemimpinannya yang selalu kontroversial.
Berikut beberapa fakta penting tentang Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina:
1. Presiden ke-16 Filipina (2016-2022)
Duterte terpilih sebagai presiden Filipina pada tahun 2016 dengan kampanye yang berfokus pada pemberantasan narkoba dan kejahatan.
Ia dikenal sebagai pemimpin populis dengan gaya bicara blak-blakan dan kebijakan keras.
2. Kebijakan Perang Narkoba yang Kontroversial
Selama masa pemerintahannya, Duterte melancarkan perang terhadap narkoba, yang menyebabkan ribuan kematian akibat eksekusi di luar hukum.
Kebijakan ini mendapat kecaman dari organisasi HAM internasional dan menjadi alasan utama investigasi ICC.
Laporan berbagai organisasi hak asasi manusia menyebutkan bahwa perang narkoba Duterte menewaskan lebih dari 30.000 orang.
3. Karier Politik Sebelum Jadi Presiden
Sebelum menjadi presiden, Duterte menjabat sebagai Wali Kota Davao selama lebih dari dua dekade.
Ia dikenal karena menerapkan kebijakan ketat terhadap kriminalitas, yang membuat kota Davao dijuluki sebagai salah satu kota teraman di Filipina.
4. Dikenal dengan Julukan “The Punisher”
Karena kebijakan kerasnya terhadap kriminalitas, terutama narkoba, media sering menyebutnya sebagai “The Punisher”—julukan yang mengacu pada karakter vigilante dalam komik Marvel.
5. Pernah Mengundurkan Diri dari ICC
Pada tahun 2019, Duterte secara resmi menarik Filipina dari keanggotaan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai bentuk penolakan terhadap penyelidikan terkait kebijakan perang narkobanya.
6. Hubungan dengan China dan AS
Duterte mengambil pendekatan diplomatik yang lebih dekat dengan China dibandingkan dengan AS, meskipun Filipina memiliki perselisihan wilayah di Laut China Selatan.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra di dalam negeri.
7. Sikap Kontroversial dan Pernyataan Kasar
Duterte sering membuat pernyataan yang menyinggung, termasuk menghina Paus, Presiden AS Barack Obama, dan PBB.
Meski kemudian ia minta maaf atas hinaannya kepada Paus Fransiskus dan ingin berkunjung ke Vatikan.
Sikapnya yang kasar ini menjadi ciri khas kepemimpinannya dan sering menjadi sorotan dunia.
8. Anak dan Keluarganya dalam Politik
Putrinya, Sara Duterte, saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina. Ia juga sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Davao, melanjutkan jejak politik ayahnya.
9. Tuduhan Pelanggaran HAM
Selama menjabat sebagai wali kota dan presiden, Duterte dikaitkan dengan Davao Death Squad, sebuah kelompok yang diduga melakukan pembunuhan terhadap tersangka kriminal tanpa melalui proses hukum.
10. Sikap Anti-Barat dan Pro-Rusia/China
Duterte kerap mengkritik negara-negara Barat yang mengecam kebijakan dalam negerinya. Sebaliknya, ia menunjukkan sikap lebih ramah terhadap Rusia dan China, serta mendukung kebijakan luar negeri yang lebih independen dari AS.***
