TEHERAN, IRAN – Pemerintah Iran hingga saat ini belum memberikan respons atas undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggelar perundingan. Pemerintah Teheran masih mempertimbangkan dengan cermat maksud di balik ajakan tersebut sebelum mengambil keputusan resmi.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa tanggapan resmi akan disampaikan melalui jalur diplomatik yang sesuai.
“Sejauh ini, kami tidak memiliki alasan untuk memublikasikan surat (Trump). Tanggapan kami terhadap surat ini akan disampaikan melalui saluran yang tepat, setelah pemeriksaan penuh,” ujar Baghaei, dikutip dari Reuters, Selasa (18/3/2025).
Iran skeptis terhadap niat baik Washington, mengingat tindakan AS yang dinilai bertentangan dengan pernyataannya sendiri. Di satu sisi, Trump menawarkan negosiasi, sementara di sisi lain, pemerintahannya baru saja menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Energi Iran. Hal ini menambah daftar panjang tekanan ekonomi yang diterapkan AS terhadap Teheran.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta Presiden Masoud Pezeshkian telah menyatakan penolakan tegas terhadap ajakan Trump. Mereka juga menolak seruan publik untuk kembali ke meja perundingan terkait program nuklir Iran, dengan alasan bahwa AS kerap bertindak tidak konsisten serta menggunakan strategi intimidasi.
“Negosiasi diplomatik memiliki etika di mana masing-masing pihak harus mengakui kepentingan pihak lain dan yang lebih penting, percaya dalam memenuhi komitmen mereka,” lanjut Baghaei.
Sikap keras Iran tidak lepas dari kebijakan Trump di masa lalu. Pada periode pertama kepemimpinannya, Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA 2015 yang juga diteken oleh China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. Kesepakatan itu mengatur pembatasan ketat pada aktivitas nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Namun, pada 2018, Trump kembali menerapkan sanksi yang memukul ekonomi Iran, mendorong Teheran untuk meningkatkan aktivitas nuklirnya melebihi batas yang disepakati.
Saat ini, Barat menuding Iran memperkaya uranium hingga kemurnian 60 persen—melewati batas yang diatur dalam program nuklir sipil—dan mengkhawatirkan potensi pengembangan senjata nuklir oleh negara tersebut. Dengan ketidakpastian politik di kedua negara, masih menjadi tanda tanya besar apakah Iran dan AS bisa mencapai titik temu dalam waktu dekat.
