JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan kemajuan pembangunan nasional dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam rangkaian acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Piala Adhi Praya yang digelar Garuda TV, Senin (20/10/2025), di Universitas Tarumanagara, Jakarta.
AHY menekankan bahwa arah pembangunan kini mengusung prinsip “Infrastruktur untuk Semua” dengan tiga fokus utama: pemerataan wilayah, kemandirian pangan–energi–air, serta infrastruktur berkelanjutan yang ramah lingkungan.
1. Pemerataan Pembangunan dan Konektivitas Antarwilayah
Menurut AHY, pemerintah telah melakukan orkestrasi pembangunan lintas kementerian untuk memperkuat pemerataan antarwilayah, terutama di luar Pulau Jawa.
Lima kementerian teknis — ATR/BPN, PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, dan Transmigrasi — berkoordinasi di bawah Kemenko Infrastruktur guna mempercepat integrasi wilayah dan tata ruang nasional.
“Tata ruang harus menjadi panglima pembangunan. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara diarahkan untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi,” ujar AHY.
AHY menyebut kondisi jalan nasional kini 95 persen dalam status mantap, sedangkan jalan provinsi mencapai 70 persen.
Fokus berikutnya adalah memperbaiki jalan-jalan kabupaten dan kota yang menjadi jalur utama transportasi logistik dan pertanian.
Selain itu, pemerintah juga memperluas pembangunan terminal petik kemas, bandara baru, dan jalur kereta logistik untuk mempercepat pergerakan barang antarwilayah.
2. Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Tema kedua yang ditekankan AHY adalah pencapaian suasembada pangan, energi, dan air, sesuai visi Astacita Presiden Prabowo.
Pemerintah menyiapkan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, serta pembangunan bendungan multifungsi untuk memperkuat ketersediaan air bersih sekaligus pengendalian banjir.
“Kalau kebutuhan pangan bisa kita penuhi sendiri, Indonesia tidak akan tergantung pada negara lain,” tegas AHY.
Selain untuk pertanian, sejumlah bendungan kini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik energi baru terbarukan, seperti Bendungan Cirata yang dilengkapi panel surya terapung.
Pemerintah pun memperkuat program Sekolah Rakyat dan perumahan rakyat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Data Kemenko menunjukkan, masih ada 9,9 juta keluarga belum memiliki rumah dan 26 juta keluarga tinggal di hunian tidak layak, sehingga program revitalisasi kawasan permukiman menjadi prioritas nasional.
3. Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Lingkungan
Dalam tema ketiga, AHY menyoroti pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh mengabaikan ancaman perubahan iklim, polusi, dan penurunan tanah yang terjadi di wilayah pesisir.
Salah satu perhatian utama adalah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang mengalami penurunan tanah hingga 15 cm per tahun.
Jika dibiarkan, jutaan warga dan kawasan industri di wilayah tersebut berisiko tenggelam.
“Sekarang air laut sudah lebih tinggi daripada daratan. Karena itu Presiden membentuk Badan Otorita Pantura Jawa untuk memperkuat perlindungan pesisir,” jelas AHY.
Ia juga menekankan pentingnya One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) dan One Spatial Planning Policy (Satu Tata Ruang) agar pembangunan tidak menimbulkan bencana seperti banjir akibat tata ruang yang salah.
Selain itu, pemerintah memperkuat upaya zero ODOL (Over Dimension Overload) pada 2027 demi keselamatan transportasi dan penghematan anggaran perbaikan jalan senilai Rp41 triliun per tahun.***
