JAKARTA – Pemerintah memastikan anggaran pendidikan nasional tidak mengalami pemangkasan, melainkan diperkuat melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang berdampak luas terhadap sektor ekonomi.
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pembangunan infrastruktur pendidikan.
Dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Qodari menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berlapis dari program yang dijalankan.
“Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” ujar Qodari.
Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan kedua program tersebut menjadi indikator kuat bahwa pemerintah tidak mengurangi alokasi dana pendidikan, bahkan justru memperluas intervensi pembangunan di sektor tersebut.
“Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” katanya.
Sepanjang 2025, program revitalisasi sekolah berhasil menjangkau 16.167 satuan pendidikan, meningkat signifikan dari target awal 10.000 sekolah setelah mendapat tambahan sekitar 6.000 unit atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Memasuki 2026, progres pembangunan menunjukkan capaian hampir tuntas, dengan 16.062 sekolah telah rampung hingga 11 Maret 2026, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen lapisan terbawah.
Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan peluang kerja besar dalam sektor konstruksi dan pendidikan di berbagai daerah.
“Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Qodari.
Setiap unit Sekolah Rakyat permanen dirancang mampu menampung hingga 1.080 siswa setiap tahun, sehingga dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi solusi nyata pemerataan pendidikan nasional.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 yang diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya.
Saat ini, tahap kedua pembangunan Sekolah Rakyat tengah berlangsung di 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mencakup Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.***
