JATIM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Komisi VIII DPR RI memperkuat tata kelola dan profesionalitas relawan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, guna meminimalkan risiko penanganan darurat di lapangan. Penguatan tersebut digelar melalui forum sosialisasi dan peningkatan kapasitas kebencanaan yang melibatkan 100 peserta dari beragam elemen masyarakat pada Rabu (18/11/2026).
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan bahwa pertemuan ini mempertemukan unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), akademisi, pelaku usaha, awak media, hingga berbagai komunitas relawan.
“Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kompetensi, serta membangun koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung penanggulangan bencana di daerah,” ujar Berton dalam keterangannya.
Langkah kolaboratif ini dinilai mendesak mengingat tingginya kerentanan wilayah Kabupaten Nganjuk terhadap ancaman hidrometeorologi dan geologi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, memaparkan bahwa daerahnya memiliki potensi kerawanan bencana mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kekeringan.
Situasi tersebut menuntut kesiapsiagaan penuh serta keterlibatan aktif seluruh komunitas relawan lokal. Namun, Sutomo mengakui bahwa manajemen relawan di daerahnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, terutama pada aspek integrasi data, administrasi penugasan, serta pendokumentasian riwayat dan sertifikasi keahlian personel.
“Oleh karena itu, pemetaan sumber daya relawan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas pengerahan dan pengelolaan relawan di lapangan,” kata Sutomo.
Menanggapi kebutuhan penguatan di tingkat tapak, Anggota Komisi VIII DPR RI, Guntur Sasono, menilai relawan merupakan aset strategis bangsa pada setiap fase penanggulangan bencana. Kendati demikian, tingginya solidaritas dan kepedulian sosial di masyarakat harus diimbangi dengan standar kompetensi yang terukur.
Menurut Guntur, negara perlu memastikan ketersediaan peralatan pendukung, alokasi anggaran yang memadai, serta alur komando yang jelas agar kerja-kerja kemanusiaan di lapangan berjalan tepat sasaran.
Dari sisi teknis kesiapsiagaan, Ketua Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentaheliks sekaligus Analis Kebencanaan Ahli Madya Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Iis Yulianti, menyoroti pentingnya perlindungan dan keselamatan personel sebelum diterjunkan ke zona terdampak. Setiap relawan wajib menguasai prosedur operasi standar agar kehadiran mereka benar-benar membantu warga, bukan justru menambah beban risiko baru.
Iis juga menekankan bahwa pengerahan personel ke lokasi bencana harus berada di bawah kendali BPBD dan pos komando setempat, dengan tetap memegang teguh prinsip netralitas, kemandirian, serta kemanusiaan. Selain itu, ia mendorong penerapan sistem perekrutan yang inklusif dengan membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi sesuai keahlian masing-masing.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan unsur pentaheliks ini, BNPB menargetkan terbentuknya jejaring relawan Nganjuk yang solid dan terintegrasi. Tata kelola yang tertib diharapkan mampu menjamin keselamatan para relawan sekaligus memperkokoh ketangguhan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.