JAKARTA – Pemerintah memastikan arah kebijakan fiskal tahun depan akan semakin menekankan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, tercatat sekitar 15 program perlindungan sosial yang dirancang menyasar masyarakat dari masa kehamilan hingga usia lanjut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, program ini mencakup dukungan bagi ibu hamil, bayi, balita, anak sekolah, hingga warga lanjut usia.
“Ini yang disebut pemihakan atau perekonomian yang disusun berdasarkan azas kekeluargaan,” kata Sri Mulyani, Selasa (2/9/2025).
Untuk memperkuat jaring pengaman sosial, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp508 triliun.
Dana tersebut di antaranya digunakan untuk program Kartu Sembako senilai Rp43,8 triliun yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain itu, RAPBN 2026 juga mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp17 triliun.
Lalu jaminan kehilangan pekerjaan Rp1,2 triliun, serta subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp36,5 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menyalurkan anggaran, terutama untuk program nasional prioritas yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan terus menjaga agar APBN bermanfaat, sehat dan kredibel, serta fokus pada belanja sesuai prioritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan koordinasi antara pemerintah pusat serta daerah agar pelaksanaan APBN 2026 lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.***
