JAKARTA – Amerika Serikat mengumumkan pengerahan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln ke perairan Timur Tengah pada Senin (26/1/2026). Langkah ini disebut Komando Pusat AS sebagai upaya “meningkatkan keamanan dan stabilitas regional.”
Iran Mengecam Kehadiran Kapal Induk AS
Namun, Teheran menanggapi dengan peringatan keras. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan akan memberikan “tanggapan komprehensif dan yang akan menimbulkan penyesalan terhadap setiap agresi.” Juru bicara kementerian, Esmaeil Baghaei, menekankan, “Kedatangan kapal perang semacam itu tidak akan memengaruhi tekad dan keseriusan Iran untuk membela bangsa Iran.”
Dilansir dari Hurriyet Daily News, Selasa (27/1/2026), seorang pejabat militer senior Iran menambahkan bahwa peningkatan kekuatan asing justru akan memperbesar kerentanan mereka. Di Teheran, papan reklame anti-AS muncul di Lapangan Enghelab, menampilkan ilustrasi kapal induk Amerika yang hancur dengan tulisan, “If you sow the wind, you will reap the storm.”
Hizbullah Dukung Iran
Sementara itu, Hizbullah di Lebanon menggelar demonstrasi mendukung Iran. Pemimpin kelompok tersebut, Naim Qassem, memperingatkan bahwa “perang melawan Iran kali ini akan menyulut konflik di kawasan itu.” Uni Emirat Arab, yang menjadi lokasi pangkalan udara AS, menegaskan tidak akan mengizinkan serangan terhadap Iran dilancarkan dari wilayahnya.
Di sisi lain, laporan hak asasi manusia mengungkapkan eskalasi korban dalam penindakan protes anti-pemerintah di Iran. HRANA, lembaga berbasis di AS, menyebut 5.848 orang tewas, termasuk 209 anggota pasukan keamanan, dengan kemungkinan korban jauh lebih besar. Setidaknya 41.283 orang dilaporkan ditangkap.
Pihak berwenang Iran sebelumnya menyatakan 3.117 orang tewas, sebagian besar digambarkan sebagai pasukan keamanan atau warga sipil yang disebut “dibunuh oleh perusuh.” Netblocks mengonfirmasi pemadaman internet masih berlangsung selama 18 hari, menutupi skala penindakan.
Aktivis menuding Garda Revolusi berada di garis depan penumpasan. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani bahkan mendesak Uni Eropa memasukkan Garda Revolusi sebagai “organisasi teroris,” menyusul langkah Kanada dan AS.
