BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah revolusioner untuk membersihkan birokrasi dari kemalasan.

Mulai November 2025, nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti berkinerja rendah akan dipamerkan secara terbuka di akun media sosial resmi Pemprov.

Inisiatif ini bertujuan mendorong disiplin kerja yang lebih tinggi di tengah tantangan efisiensi anggaran, sambil menjaga momentum visi “Jabar Istimewa”.

Kebijakan ini diumumkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, yang menekankan pendekatan berbasis data untuk menghindari penilaian subjektif. Penilaian kinerja ASN telah dimulai sejak Oktober 2025, dengan hasil pertama dirilis bulan depan.

Fokus utama adalah integrasi tiga pilar utama: kinerja harian, disiplin absensi, dan etika kerja sehari-hari.

“Kita punya data komposit pegawai yang sudah ada terkait kondisi dan komposisi pegawai di tiap perangkat daerah. Nanti yang pertama dijadikan indikatornya adalah terkait kinerja. Indikator kinerja individu di mana setiap hari berjalan dalam sistem terkait output pekerjaan,” ungkapnya.

Dedi Supandi menambahkan, “Tapi ada output pekerjaan yang individu ini tidak bisa menyelesaikan, itu indikator pertama.” tambahnya.

Untuk memantau kehadiran, Pemprov Jabar memanfaatkan teknologi canggih melalui sistem K-Mob, yang merekam data real-time.

“Indikator kedua diambil dari tingkat kehadiran. Kita punya sistem K-Mob di mana terlihat keterlambatan dia masuk kerja. Itu merupakan bagian indikator penilaian,” lanjut Dedi.

Sementara itu, aspek perilaku dievaluasi melalui kuesioner anonim dari atasan, bawahan, dan rekan kerja, menciptakan gambaran holistik tentang sikap ASN di lingkungan kantor.

Proses ini menghasilkan indeks komposit otomatis, yang menyaring 3–5 nama potensial per perangkat daerah. Kepala dinas atau instansi terkait kemudian memvalidasi dan memilih yang paling memenuhi kriteria “malas”.

“Itu semua nanti dibuat dalam satu indeks komposit dan akan muncul versi sistem, terambil 3–5 nama. Dan inilah yang akan kita sampaikan ke kepala perangkat daerah. Jadi dari 3–5 itu nanti menurut kepala perangkat daerah siapa yang dikategorikan malas,” terang Dedi.

Bukan sekadar “pamer malu”, pengumuman ini dilengkapi program pembinaan intensif. Pemprov berjanji memantau kemajuan ASN yang terpapar, dengan intervensi langsung dari pejabat tinggi.

“Setelah itu ter-publish, kita tidak hanya diam di sana. Karena yang terkena itu jangan sampai kinerjanya turun. Justru akan kita pantau bagaimana cara pembinaannya, apakah secara khusus oleh Pak Gubernur atau misalnya oleh Pak Sekda,” janji Dedi.

Langkah ini melanjutkan evaluasi kinerja yang sudah ada sebelumnya, tapi kini lebih terintegrasi dan transparan. Sebelumnya, penilaian terpisah hanya berujung pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tanpa publisitas.

“Sudah jelas (penilaian dilakukan sebelumnya). Tapi yang kemarin dibuat itu masih terpisah-pisah. Ada output kinerja, kehadiran, perilaku, yang hanya berdampak pada pemotongan TPP. Hanya tidak terpublish dan terintegrasi seperti yang disarankan hari ini,” ungkapnya.

Detail teknis seperti jumlah ASN per dinas yang diekspos masih dalam diskusi.

“Kalau diumumkan dari kami secara sistem akan terambil dan tersampaikan ke kepala perangkat daerah. Apakah dari setiap dinas ada satu misalnya (yang diumumkan), atau dibuat per rumpun sesuai dinas itu yang masih didiskusikan,” kata Dedi.

Secara keseluruhan, inisiatif ASN Jawa Barat berkinerja buruk ini diharapkan menjadi pemicu motivasi massal. Di era efisiensi anggaran yang ketat, Pemprov ingin memastikan birokrasi tetap lincah dan produktif.

“Harapannya dengan adanya efisiensi anggaran tidak akan berpengaruh pada kinerja turun. Justru ini memicu ASN untuk tetap berkinerja bahkan lebih bagus lagi sehingga itu menjadi bagian dari kejaran mencapai visi Jabar Istimewa,” tutup Dedi Supandi.