AMBON – Pemerintah menargetkan pemerataan akses listrik hingga ke desa dan dusun terpencil di Maluku dapat dituntaskan paling lambat pada 2029–2030.
Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia saat memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Kerja DPD Partai Golkar di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
“Saya targetkan di Provinsi Maluku, 2029-2030 harus semua desa di wilayah Maluku sudah teraliri listrik,” kata Bahlil Lahadalia.
Bahlil menilai pemerataan infrastruktur kelistrikan di Maluku masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan percepatan, terutama di kawasan kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau.
Ia menyoroti kondisi Pulau Run di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang hingga kini belum mendapatkan layanan listrik selama 24 jam.
“Kenapa saya bilang begini? Baru tahun lalu saya ke Pulau Run di Banda Neira dan mereka belum menikmati listrik 24 jam.”
“Padahal di zaman Belanda dulu, pulau ini pernah ditukar dengan Manhattan di Amerika Serikat. Sekarang Manhattan sudah maju pesat, sedangkan di Pulau Run listrik saja belum memadai,” ujar Bahlil.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kawasan terpencil, meskipun Indonesia telah mengalami perkembangan infrastruktur selama puluhan tahun.
11 Ribu Desa dan Dusun Masih Menghadapi Keterbatasan Listrik
Persoalan pemerataan listrik tidak hanya terjadi di Maluku, tetapi juga menjadi tantangan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Bahlil menyebutkan sekitar 11.000 desa dan dusun secara nasional masih belum mendapatkan akses penerangan listrik yang memadai.
Pemerintah pun menjadikan percepatan elektrifikasi sebagai salah satu agenda prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dua Program Pemerintah untuk Memperluas Akses Listrik
Untuk mempercepat pemerataan energi, pemerintah mengandalkan dua program utama, yakni Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Program Lisdes diarahkan untuk membangun serta memperluas jaringan kelistrikan menuju wilayah yang belum terjangkau jaringan utama PLN.
Sementara itu, BPBL memberikan bantuan sambungan listrik baru secara gratis kepada rumah tangga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri.
Kedua program tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara layak.
Target Elektrifikasi Ditingkatkan hingga 2027
Pemerintah telah menyusun tahapan percepatan penanganan desa yang belum berlistrik dengan target yang terus ditingkatkan setiap tahun.
Pada 2025, sasaran penanganan ditetapkan sekitar 1.400 desa, kemudian diperluas pada 2026 dan 2027 melalui kerja sama pemerintah daerah dengan PT PLN (Persero).
Bahlil optimistis kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi di kawasan kepulauan.
Dengan pelaksanaan program yang berkelanjutan, pemerintah berharap seluruh desa dan dusun di Maluku dapat menikmati akses listrik secara merata pada 2029–2030.
Pemerataan tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil.***
