Presiden Venezuela Nicolás Maduro menggelar pertemuan dengan utusan khusus Tiongkok Qiu Xiaoqi di Istana Miraflores pada 2 Januari 2026. Pertemuan diplomatik tingkat tinggi itu berlangsung hanya beberapa jam sebelum serangkaian ledakan mengguncang ibu kota Caracas dan menyeret negara tersebut semakin dalam ke pusaran krisis keamanan dan geopolitik.
Pertemuan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Venezuela dan Amerika Serikat. Pemerintah Caracas menuding Washington telah melancarkan serangan terhadap sejumlah instalasi sipil dan militer pada Sabtu dini hari, tuduhan yang langsung memperuncing situasi kawasan.
Menurut keterangan resmi pemerintah Venezuela, sedikitnya tujuh ledakan terdengar sekitar pukul 02.00 waktu setempat di Caracas, disertai suara pesawat yang terbang rendah. Selain ibu kota, serangan juga dilaporkan terjadi di negara bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira. Menyusul insiden tersebut, Presiden Maduro menetapkan keadaan darurat nasional.
Sebagai langkah pengamanan, otoritas penerbangan Amerika Serikat melarang seluruh penerbangan komersial AS melintasi wilayah udara Venezuela dengan alasan adanya “aktivitas militer yang sedang berlangsung”.
Tiongkok Tegaskan Dukungan untuk Venezuela
Dalam pertemuan dengan Qiu Xiaoqi, Maduro menyampaikan apresiasi kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping atas apa yang ia sebut sebagai “persaudaraan dan kepemimpinan yang berprinsip”. Ia menilai kunjungan tersebut krusial untuk memperkuat kerja sama strategis sekaligus “mengonsolidasikan tatanan dunia multipolar baru”.
Kedua pihak juga meninjau lebih dari 600 perjanjian bilateral yang telah terjalin, mencakup sektor energi, perdagangan, dan infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok menjadi mitra ekonomi paling vital bagi Venezuela, termasuk dengan menyerap sekitar 76 persen ekspor minyak negara tersebut.
Beijing secara konsisten mengecam kebijakan Washington terhadap Caracas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, bahkan menyebut penyitaan kapal tanker minyak Venezuela oleh AS sebagai tindakan yang “secara terang-terangan melanggar hukum internasional”.
Eskalasi Tekanan Militer AS
Pertemuan Maduro dan utusan Tiongkok ini juga berlangsung hanya beberapa pekan setelah terungkapnya serangan drone AS pertama yang diketahui di dalam wilayah Venezuela, yang terjadi pada Desember 2025. Operasi tersebut menargetkan fasilitas pelabuhan pesisir yang dituding digunakan oleh kelompok kriminal Tren de Aragua untuk perdagangan narkotika. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, serangan itu menandai eskalasi signifikan dalam pendekatan keras pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Caracas.
Sejak akhir Agustus 2025, pasukan AS dilaporkan telah menghancurkan lebih dari 30 kapal di perairan Karibia serta menerapkan blokade semi terhadap kapal tanker minyak Venezuela. Serangkaian operasi tersebut disebut telah menewaskan sedikitnya 115 orang. Washington mengklaim langkah itu sebagai bagian dari operasi kontra-narkotika, namun sejumlah pejabat AS juga secara terbuka menyebut tujuan akhirnya adalah memaksa Maduro untuk “menyerah”.
Tiongkok menanggapi kebijakan tersebut dengan keras, menyebutnya sebagai bentuk “perundungan sepihak”, serta menegaskan hak Venezuela untuk secara mandiri menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara mana pun.
