LONDON, UK – Kerusuhan besar pecah di pusat London pada Sabtu (13/9/2025) saat demonstrasi anti-imigran berujung bentrok antara polisi dan ribuan massa. Aksi ini disebut sebagai unjuk rasa sayap kanan terbesar di Inggris dalam beberapa dekade terakhir.
Demo bertajuk “Unite the Kingdom” ini diprakarsai oleh aktivis anti-imigran Tommy Robinson, yang berhasil mengumpulkan sekitar 110.000 peserta. Massa tersebut berbaris membawa bendera Inggris dan Britania Raya, menyerukan pembatasan kebijakan imigrasi yang dianggap terlalu longgar oleh pemerintah.
Skala acara ini begitu masif hingga polisi Metropolitan London mengakui bahwa demonstrasi “terlalu besar untuk masuk ke Whitehall,” jalan utama yang dipenuhi gedung-gedung pemerintah dan menjadi rute resmi pawai.
Sementara itu, kelompok tandingan dari gerakan “Stand Up to Racism” juga menggelar aksi serentak dengan sekitar 5.000 peserta.
Kedua kelompok ini dipisahkan secara fisik oleh barikade polisi untuk mencegah gesekan langsung, meski situasi tetap tegang sepanjang hari.
Kekerasan Meletus Saat Polisi Coba Kendalikan Massa
Konflik memuncak ketika petugas polisi berupaya mencegah demonstran menyimpang dari jalur yang telah disetujui. Aparat menghadapi perlawanan sengit dari sebagian massa, yang melemparkan botol, flare, dan benda tajam lainnya. Beberapa polisi bahkan dilaporkan dipukul, ditendang, dan diserang secara fisik, memaksa aparat menggunakan kekuatan untuk mengamankan area.
Menurut pernyataan resmi dari Kepolisian Metropolitan London, petugas yang berusaha mencegah pengunjuk rasa menyimpang dari rute tersebut menghadapi “kekerasan yang tidak dapat diterima”. Situasi ini menyoroti tantangan besar bagi pihak keamanan dalam mengelola unjuk rasa berskala raksasa di tengah polarisasi sosial yang semakin dalam.
Latar Belakang Protes Anti-Imigran di Inggris
Protes ini bukanlah yang pertama kalinya isu imigrasi menjadi sorotan di Inggris. Aktivis seperti Tommy Robinson, yang dikenal sebagai pendiri English Defence League, sering kali memimpin gerakan sayap kanan yang menentang kebijakan imigrasi pemerintah. Demonstrasi “Unite the Kingdom” kali ini didorong oleh keresahan publik terhadap lonjakan pengungsi dan migran dari konflik global, termasuk perang di Timur Tengah dan Afrika.
Di sisi lain, kelompok “Stand Up to Racism” menekankan pentingnya inklusivitas dan menolak narasi anti-imigran yang dianggap memicu xenofobia. Bentrokan seperti ini mengingatkan pada insiden serupa di masa lalu, seperti kerusuhan di Manchester atau London pada 2024, yang sering kali berujung pada penangkapan massal dan tuntutan hukum.
Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban luka atau penangkapan, tetapi pihak berwenang telah meningkatkan pengawasan di seluruh wilayah London untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Pemerintah Inggris diharapkan segera merespons tuntutan demonstran, sementara pakar sosial memperingatkan potensi dampak jangka panjang terhadap stabilitas sosial di negeri Ratu Elizabeth II ini.
Aksi protes anti-imigran di London ini menjadi pengingat akan dinamika politik yang rumit di Eropa pasca-Brexit, di mana isu imigrasi terus menjadi pemicu utama konflik sosial.
