JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi dalam pemanfaatan ikan sebagai salah satu sumber protein untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sinergi tersebut dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan KKP yang diharapkan dapat segera diimplementasikan.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar menegaskan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap menu MBG memiliki kandungan gizi yang memadai dengan tetap mempertimbangkan potensi pangan di masing-masing daerah.
“Intinya adalah bagaimana kandungan gizi dalam satu ompreng menu makanan yang disediakan bagi penerima manfaat, baik peserta didik maupun nonpeserta didik, yaitu 3B, Busui, Bumil, dan Balita, itu tersaji dengan kandungan gizi yang cukup,” ujar Mas Dar dalam agenda penandatanganan PKS antara BGN dan KKP di Jakarta, Rabu (30/9).
Selain mengoptimalkan potensi perikanan yang telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat di daerah, BGN juga mendorong pemanfaatan hasil perikanan tangkap dari laut sebagai sumber protein dalam menu MBG.
“Yang kami ingin sebetulnya tidak hanya itu, kami ingin memperlakukan perikanan tangkap di laut juga gitu. Karena kandungan gizinya juga baik ya, apakah itu tongkol, apakah itu tuna, apakah itu ikan-ikan yang lain,” ujar Mas Dar.
Dalam implementasinya, Mas Dar menekankan pentingnya pendekatan berbasis karakteristik wilayah. Menurutnya, penyediaan menu MBG tidak harus dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia, tetapi dapat disesuaikan dengan potensi pangan, ketersediaan bahan pangan, serta kebiasaan makan masyarakat di masing-masing daerah.
BGN juga menyatakan dukungannya terhadap gerakan gemar makan ikan yang digagas oleh KKP sekaligus membuka peluang untuk berperan sebagai offtaker hasil perikanan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari menu MBG.
“Jadi kami ingin dalam satu menu makanan kita itu ada ikan, kandungan asupan protein yang cukup, itu yang paling utama, dan salah satunya adalah ikan. Jadi kami mendukung gerakan gemar makan ikannya Kementerian KKP, kami siap untuk menjadi offtaker dan kemudian memperlakukan ini ke menu-menu ompreng,” tutup Mas Dar.
