JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi melarang penggunaan makanan kemasan pabrik atau ultra processed food (UPF) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan sebaliknya mewajibkan penggunaan produk lokal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diumumkan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang pada Minggu (28/9/2025) sebagai respons atas kritik luas mengenai kualitas menu MBG yang dinilai tidak memperhatikan aspek gizi.
Dorong Ekonomi Rakyat Melalui UMKM Lokal
“Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Nanik. Kebijakan ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk membuka peluang besar bagi UMKM lokal berkembang dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan merinci ketentuan baru yang ditetapkan. Produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan sejenisnya harus mengutamakan produksi lokal, kecuali susu di wilayah yang belum memiliki peternakan setempat. “Olahan daging seperti sosis, nugget, burger, dan lain-lain mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar,” jelasnya.
Respons Atas Kritik dan Kasus Keracunan
Keputusan ini juga merupakan respons terhadap masukan dari DPR, pengamat, dan masyarakat luas mengenai penggunaan makanan ultra proses dalam menu MBG. Program MBG telah menuai kritik keras setelah berbagai kasus keracunan makanan terjadi di beberapa daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 6.452 anak mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025.
“Dapur MBG adalah untuk membangkitkan ekonomi lokal, bukan untuk memperkaya pemilik pabrik roti,” tegas Nanik saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Dia menegaskan tidak mentolerir penggunaan produk-produk pabrikan dalam program tersebut. “Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan,” tambah Tigor.
